MEMBANGUN METODE BERPIKIR REVOLUSIONER

Secara singkat filsafat dapat dikatakan sebagai teori umum tentang kenyataan. FIlsafat meliputi penelaahan terhadap berbagai hal mendasar seperti hubungan antara berpikir dan keadaan (thinking and being), antara ide dan materi; bagaimana segala sesuatu berubah dan berkembang; apakah ada kehidupan lain setelah tubuh mati atau tidak; dan sebagainya. Singkatnya, filsafat mengamati semua masalah yang berurusan dengan alam, masyarakat dan pikiran. Karena itulah filsafat menjadi titik tolak yang sangat baik untuk studi kita. Pengetahuan kita tentang ekonomi politik yang sudah dimiliki kini bisa diperiksa kembali landasan filsafatnya, apakah sudah berpijak pada cara pikir yang konsisten dan tepat atau belum. Selama perjalanan sejarah manusia, sudah tak terhitung jumlah filsuf di dunia. Mulai dari pemikir-pemikir dalam masyarakat Yunani seperti Aristoteles, Plato, Socrates dan seterusnya sampai pada pemikir-pemikir modern seperti John Stewart Mill dan Bertrand Russell. Dalam studi ini, kita tidak akan mengulas semua pikiran yang pernah dijabarkan manusia selama hidupnya, juga tidak sebagian dari mereka seperti yang lazimnya dilakukan oleh studi-studi filsafat.Dunia pergerakan sebagai sebuah profesi revolusioner yang telah atau sedang dan yang akan kita geluti untuk membebaskan rakyat dari penindasan dan penghisapan kaum penindas, pun memerlukan panduan berupa metode berpikir, tentunya metode berpikir yang sudah teruji keampuhannya dalam merontokkan sistem penindasan. Adagium Rusia berkata : " Tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner “, adalah benar tentunya. Persoalan logika berpikir gerakan adalah masalah hubungan antara pikiran dan keadaan, atau antara ide (pikiran) dengan materi. Antara mana yang lebih dahulu (primer) dan sekunder antara ide dan materi ? Jawaban atas pertanyaan ini membagi dua aliran filsafat yaitu : Idealisme dan Materialisme. - Idealisme memandang bahwa ide atau pikiran ada terlebih dahulu (primer) dan keadaan atau materi adalah sekunder, karena dilahirkan atau ditentukan oleh pikiran. - Materialisme memandang sebaliknya.

IDEALISME

Filsafat idealisme terbagi menjadi dua sebagai berikut :

1. Idealisme Obyektif yaitu mereka yang berpangkal tolak dari ide yang secara objektif ada diluar manusia, misalnya, ide Tuhan menurut filsafat agama dan ide absolut menurut filsafat Hegel.Golongan ini umumnya berpendapat, misalnya adanya kehidupan dan alam semesta karena perwujudan dari ide Tuhan sang pencipta. Dalam kehidupan keseharian pemikiran idealisme obyektif mengambil bentuk penumpuan segala sesuatu kepada apa yang disebut tuhan, dewa dan kekuatan-kekuatan ghaib lainnya. pikiran filsafat semacam ini kita jumpai antara lain misalnya : “apa mau dikata, nasibku memang sudah ditakdirkan demikian”, dsb.

2. Idealisme Subyektif yaitu mereka yang berpendapat bahwa ide subjektif kita manusia menentukan keadaan dunia sekeliling. Orang yang selalu menggantungkan harapan kepada ide manusia adalah contoh orang yang idealisme subyektif. Tokoh yang terkenal adalah Bishop George Berkeley, seorang filsuf Inggris yang menyangkal adanya dunia material secara objektif. Dalam kehidupan keseharian dapat kita jumpai misalnya: “keadaan dunia ini tergantung dari suasana hatimu, bila hatimu bahagia, dunia ini menjadi cerah, tapi bila hati muram, maka dunia menjadi gelap gulita” ; “ Dunia menjadi hitam jika kamu memakai kaca mata hitam, tapi ia akan menjadi semarak jika mengenakan warna merah”. Idealisme subyektif menyangkal adanya dunia materil yang obyektif dan mengakui dunia yang riil hanya dalam sensasi manusia. 

MATERIALISME

Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dahulu ada (primer) sedangkan ide atau pikiran adalah sekunder. Dengan kata lain materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide menentukan materi. Terlihat misalnya, bahwa keadaan penghidupan manusia yang membutuhkan tempat berteduh telah melahirkan ide di alam pikirannya untuk membangun rumah. Oleh karena di kota-kota besar jumlah penduduk membesar, maka kebutuhan tanah untuk perumahan akan makin besar pula, sehingga harga tanah akan membubung tinggi, dan keadaan ini yang menimbulkan ide untuk membangun rumah bertingkat. Demikian juga idea tentang Indonesia merdeka dilahirkan oleh keadaan hidup bangsa dan rakyat Indonesia yang menderita karena penindasan dan penghisapan kolonialisme. Jadi idea atau pikiran itu tak lain adalah pemurnian atau refleksi keadaan atau kenyataan yang material. Filsafat Materialisme terbagi menjadi 4 (empat) :

1. Materialisme Primitif Faham materialisme yang berkembang pada zaman Yunani Kuno kira-kira 600 tahun sebelum masehi. Secara ilmiah masih sederhana tetapi merupakan cikal bakal dari paham materialisme. Materialismme primitif inilah berperan dalam perkembangan paham Materialisme selanjutnya.

2. Materialisme Mekanik Materialisme mekanik memandang bahwa setiap gejala bagaikan mesin segala macam gerak dipandang hanya sebagai gerak mekanik yaitu pergeseran tempat dan perubahan jumlah saja tanpa perubahan secara kualitatif. Seperti gerak pada putaran rantaia sepeda.

3. Materialisme Metafisik filsafat materialisme yang memandang dunia secara sepotong-sepotong atau dikotak-kotak, tidak menyeluruh dan statis. Pikiran-pikiran berasaskan golongan ini misalnya “sekali maling tetap maling”, memandang orang sudah ditakdirkan dan tidak bisa berubah.

4. Materialisme Dialektika (Dialectica Materialism--DIAMAT) Matrialisme Dialektika adalah materialisme yang memandang segala sesuatu selalu berkembang sesuai dengan hukum-hukum dialektika. Memandang dunia semata ini secara keseluruhan, tidak sepotong-potong atau berat sebelah, tidak beku atau statis, melainkan dalam suatu proses perkembangan yang terus menerus tiada akhirnya. Pikiran-pikiran materialisme dialektik inipun dapat kita jumpai dalam kehidupan misalnya, “bumi berputar terus, ada siang ada malam”, “habis gelap timbullah terang”, “patah tumbuh hilang berganti”, dsb. Semua pikiran ini menunjukkan bahwa dunia dan kehidupan kita senantiasa berkembang. Hukum Dialektika: Hukum tentang saling hubungan dan perkembangan gejala-gejala yang berlaku secara obyektif di dalam dunia semesta. 

POKOK-POKOK PANDANGAN MATERIALISME DIALEKTIKA

A. Dunia Kenyataan Objektip Adalah Material

Sama seperti filsafat materialis lainnya, materialisme dialektik pertama-tama mengakui, bahwa materi atau keadaan (being) adalah primer dan idea atau pikiran itu adalah sekunder. Materi yang dimaksudkan di sini tidak berarti hanya benda tapi segala sesuatu yang adanya secara nyata (riil), yang dapat ditangkap oleh indera, dilihat, dibaui, didengar, diraba dan dirasakan. Selain itu yang lebih penting bahwa materialisme dialektik mengakui materi atau kenyataan objektip itu berada di luar kesadaran subjektip, artinya adanya suatu materi itu tidak ditentukan oleh kesadaran atau pengetahuan kita. Misal, adanya pengaruh resesi dunia kapitalis dalam kehidupan ekonomi kita, kita sadari atau tidak kenyataan itu tetap ada. Ada sementara orang yang hanya mau mengakui suatu hal sebagai suatu kenyataan apabila sudah ia sadari, dengan kata lain ada atau tidak adanya suatu kenyataan itu ditentukan oleh kesadaran subjektif. Inilah pandangan idealisme subjektif. Sering secara tidak sadar tergelincir ke dalam pandangan yang demikian, hingga jatuh dalam jurang subjektivisme. Dasar material dari pendirian kita bahwa idea atau fikiran itu sekunder adalah sebagai berikut:

1. Suatu ide atau pikiran mesti dilahirkan oleh suatu materi yang dinamakan otak, tanpa otak tak akan ada idea atau pikiran

2. Menurut isinya, suatu idea mesti merupakan suatu pencerminan dari suatu kenyatan objektif atau materi, sekalipun betapa abstraknya materi itu, misalnya ide masyarakat adil makmur, adalah pencerminan yang berpangkal dari suatu kenyataan masyarakat yang serba tidak adil dan miskin, hingga menimbulkan angan atau cita-cita akan sebuah masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mencerminkan kenyataan objektif, ide atau pikiran tidak hanya seperti sebuah cermin atau alat pemotret yang dapat mencerminkan objek sebagaimana adanya, tapi dapat juga mengembangkannya lebih jauh; menghubungkan, membandingkan dengan kenyataan-kenyataan lain lalu menarik kesimpulan atau keputusan, hingga melahirkan suatu idea untuk merubah kenyataan itu. Peranan aktif ide ini mendapatkan tempat yang sangat penting dalam pandangan materialisme dialektik, karena motif berpikir kita pada umumnya untuk memecahkan persoalan atau mengubah kenyataan, dan tidak hanya sekedar mencerminkan kenyataan begitu saja. Meskipun demikian, ide itu sendiri tidak dapat secara langsung mengubah kenyataan atau keadaan, dan untuk dapat mewujudkannya ide memerlukan dukungan kekuatan material. Dan seterusnya kekuatan material inilah yang secara kongkrit mengubah kenyataan atau keadaan itu, Gagasan Indonesia tidak akan dapat menjadi kenyataan apabila tak dapat menghimpun dan menggerakkan Rakyat Indonesia untuk mewujudkannya. Kegunaaan praktis dari prinsip pertama filsafat materialisme dialektik adalah, bahwa dalam menghadapi suatu persoalan kita harus bertolak dari kenyataan objektif sebagaiman adanya, bukan dari dugaan atau pikiran subjektif kita. Dan dengan pengetahuan kita yang lengkap mengenai kenyataan itu kita baru dapat menyusun suatu ide atau cara yang tepat untuk pemecahannya.

B. Dunia Kenyataan Obyektif Merupakan Satu Kesatuan Organik

Dunia materiil atau kenyataan objektip merupakan suatu kesatuan organik, artinya setiap gejala atau peristiwa yang terjadi di dunia sekeliling kita, tidak berdiri sendirian, tapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. seperti tubuh kita, setiap bagian badan mempunyai saling hubungan dengan bagian badan lainnya secara tak terpisah. Oleh karena itu, sebuah gejala dapat dimengerti dan diterangkan kalau dipandang dalam hubungannya dengan keadaan-keadaan yang tak terpisahkan dengan gejala-gejala di sekelilingnya, sebagai gejala-gejala yang ditentukan oleh gejala-gejala di sekitarnya. Pertumbuhan padi hanya dapat dimengerti hanya bila kita mengetahui saling hubungannya dengan keadaan tanah, air, dan matahari dsb. yang ada di sekitarnya; disamping keadaan saling hubungan antara bagian-bagian dari pohon padi tadi yaitu, akar, batang, daun, dsb. Saling hubungan antara gejala-gejala di sekitar kita itu banyak corak dan ragamnya, ada yang langsung dan ada yang tak langsung; ada saling hubungan yang penting dan yang tak penting; ada saling hubungan keharusan dan kebetulan dsb. Semua harus dipelajari dan dapat dibedakan. Terutama saling hubungan keharusan dan yang kebetulan. Salah satu bentuk saling hubungan kausal atau sebab-akibat. Dan kita hanya dapat memahami sesuatu hal apabila kita mengetahui sebab dan syarat-syarat serta faktor yang melahirkan hal-hal tersebut. Dengan mengenal baik saling hubungan internal suatu hal-ikhawal, serta saling hubungannya dengan keadaan sekeliling (ekstern), kita tidak hanya dapat memahami sifat dan kualitasnya, tapi juga dapat mengetahui hukum-hukum yang menguasai perkembangannya. Dengan mengenal baik saling hubungan antar klas yang barada dalam masyarakat kita serta hubungannya dengan dunia sekitar sebagai keseluruhan, kita dapat memahami watak masyarakat kita. Materialisme dialektika memandang suatu hal ikhwal tidak secara terpisah dari hubungannya dengan keadaan sekitarnya. Supaya kita saling mengenal baik saling hubungan kenyataan di sekitarnya. sehingga kita dapat mengetahui hukum yang menguasainya. Dan hanya berdasarkan hukum-hukum yang kita ketahui, kita dapat mengubah hal ikhwal tersebut. .

C. Dunia Materil Senantiasa Bergerak Dan Berkembang

Materialisme dialektis selanjutnya menunjukkan bahwa, dunia materi atau kenyataan objektip itu senantiasa dalam keadaan bergerak dan berkembang terus menerus. Keadaan diam atau statis, hanya bersifat sementara atau relatif, disebabkan karena kekuatan didalamnya serta hubungannya dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya dalam keadaan seimbang. Misalnya air dalam satu panci, dalam keadaan temperatur dan tekanan udara yang bias, nampaknya diam, padahal molukel-molukel air itu dalam keadaan bergerak, hanya saja dalam kecepatan yang rendah dan stabil, dan tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Demikian juga kekuatan-kekuatan antara air dengan dinding-dinding panci itu, tapi setelah panci dipanasi maka gerakan-gerakan molukel air makin cepat hingga makin nampak geraknya, akhirnya sampai pada 100 derajat celsius. Pecahlah keseimbangan mereka hingga air berubah menjadi uap dan meninggalkan panci tersebut. Materialisme dilalektika tidak hanya berpendapat, bahwa materi itu senantiasa dalam keadaan bergerak dan berkembang, tapi juga berpendapat bahwa gerak materi itu adalah gerak sendiri, bukan digerakkan oleh kekuatan di luarnya. Gerak bumi kita adalah gerak sendiri, bukan digerakkan oleh "gerak pertama", sebagaimana yang dikemukakan Newton, Yang pada hakekatnyanya adalah pandangan idealisme -- "gerak pertama" itu digerakkan Tuhan. Materialisme dialektika lebih lanjut menjelaskan. bahwa gerak materi banyak ragamnya, tidak terbatas pada gerak mekanis saja, yang hanya membawa perubahan kwantitas, juga bukan gerak lingkaran setan atau gerak berulang-ulang yang tetap. Setiap materi mempunyai bentuk gerakan sendiri. Berpikirpun merupakan suatu gerak dari materi tertentu yang kita sebut otak. Sungguhpun gerak mempunyai banyak bentuk, mereka pada umumnya berada dalam proses perkembangan "tumbuh, hilang berganti"di mana sesuatu itu senantiasa timbul dan berkembang, dan sesuatu itu senantiasa rontok dan mati; senantiasa dalam 'gerak yang maju dan naik', sebagai peralihan dari keadaaan kualitatif yang lama ke kualitatif yang baru, perkembangan dari yang sederhana ke yang rumit, dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Materialisme dialektik juga menjelaskan bahwa gerak materi itu tidak tergantung atau ditentukan oleh keinginan atau kehendak subjektif manusia, melainkan menurut hukum-hukum yang menguasainya. Setiap hal yang khusus mempunyai hukum-hukum gerak yang khusus. Hukum perkembangan dunia tumbuhan berlainan dengan hewan; hukum perkembangan masyarakat desa berlainan dengan yang di kota. Hukum-hukum gerak itu disebut hukum dialektika. Di samping hukum-hukum dialektika yang berlaku khusus dari hal-hal yang khusus, sudah tentu juga ada hukum-hukum yang berlaku umum, yang berlaku buat semua hal. Prinsip-prinsip dialektika secara praktis mengajar kita agar supaya selalu berpandangan ke depan, jangan selalu ke belakang, supaya selalu berorientasi pada hal-hal atau kekuatan yang sedang tumbuh dan berkembang, jangan pada sesuatu yang sedang lapuk atau mati. Dengan kata lain, supaya kita selalu berpandangan progresip revolusioner.

D. Hukum Dialektika Materil Berangkat dari pengertian bahwa HUKUM DIALEKTIKA adalah hukum tentang saling hubungan dan perkembangan gejala-gejala yang berlaku secara obyektif dalam dunia semesta.

Maka dapat ditarik benang merah bahwa saling hubungan dan perkembangan materi /gejala-gejala merupakan dua segi dialektika yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Ada 3 pokok hukum dialektika materil

1. Tentang Kontradikasi

Hukum tentang kontradiksi merupakan esensi dari hukum dialektika karena kontradiksi (pertentangan) mengungkapkan sumber atau asal-usul dan hakekat perkembangan. Hukum kontradiksi mengajarkan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian atau segi-segi yang berbeda atau kontradiksi dan gerak atau perkembangan sesuatu itu terutama disebabkan adanya saling hubungan yang berupa persatuan dan perjuangan antara segi-segi yang berkontradiksi yang ada di dalamnya.

a. Keumuman Kontradiksi Hukum kontradiksi adalah umum dan universal. Bahwa dalam fenomena material terdapat kontradiksi-kontradiksi yang terhadi secara umum dalam seluruh proses gerak materi. Setiap hal tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

b. Kekhususan Kontradiksi Kontrakdiksi mempunyai kekhasan yang membedakan hal satu dengan lainnya pada tingkat yang berbeda dari proses perkembangan. Juga mempunyai kekhususan dalamkontradiksi yang membedakan tingkat perkembangan yang satu dari lainnya.

c. Kontradiksi pokok dan bukan pokok Kontradiksi pokok adalah kontradiksi yang menjadi poros dan memimpin semua kontradiksi bukan pokok. Dalam penyelesaianya di utamakan. Dalam setiap perkembangan hanya ada satu kontradiksi pokok yang memegang peranan memimpin dan menentukan. Kontradiksi pokok memainkan peranan yang memimpin kontradiksi-kontradiksi lainnya pada satu tingkatan perkembangan tertentu maka ia merupakan dasar persoalan yang harus dipecahkan lebih dulu dan hanya dengan demikian kontradiksi-kontradiksi lainnya baru bisa dan lebih muda diselesaikan. Walaupun demikian bukan berarti kontradiksi-kontradiksi yang bukan pokok tidak ada peranannya atau pengaruhnya sama sekali terhadap penyelesainnya kontradiksi pokok. Sebaliknya perkembangan kontradiksi-kontradiksi itu mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap penyelesaiannya kontradiksi pokok.

d. Segi-segi yang kontradiksi Setiap kontradiksi terdiri dari 2 segi yang mmempunyi arti peranan dan kedudukan yang berbeda, ada yang menguasai dan ada yang dikuasai, ada yang memimpin dam yang dipimmpin. Dalam keadaan tertentu dua segi itu berada dalam kedudukan yang seimbang tetapi bersifat relatif dan sementara. Segi yang berperanan menguasai atau mendominasi dalam seluruh proses perkembangan mempunyai arti yang menentukan kualitas kontradiksi. Segi yang berperanan memimpin pada tingkat-tingkat perkembangan mempunyai arti yang menentukan terhadap arah yang dituju oleh perkembangan kontradiksi itu pada tingkatan tertentu. Segi yang baru pada awal proses perkembangan kontradiksi masih mudah dan merupkan segi yang dipimpin dan dikuasai. Dalam proses selanjutnya ia akan tumbuh menjadi besar dan kuat sehingga memimpin dan mendominasi. Bila hal ini terjadi berarti kualitas kontradiksi itu telah mengalami peruubahan.

2. Tentang Perubahan Kuantitatif ke Perubahan Kualitatif

Hukum perubahan kuantitatif keperubahan kualitatif menerangkan jalannya proses perkembangan segala sesuatu. Perubahan kuantitatif adalah perubahan jumlah (bertambah/berkurang) susunan, hubungan dan koposisi materi yang berlangsung secaraa evolusioner sampai pada batas waktu tertentu. Perubahan kuantitatif merupakan syarat untuk menuju keperubahan kuantitatif. Perubahan kuantitatif menyiapkan perubahan kualitatif dan perubahan kualitatif menyelesaikan perubahan kuantitatif yang lama dan melahirkan serta mengembangkan perubahan kuantitatif yang baru. keduanya berlangsung terus menerus secara bergiliran.

3. Hukum tentang negasi dari negasi

Hukum negasi dari negasi menunjukan orientasi gerak dan perkembangan segala sesuatu. Hukum ini menggungkapkan pergantian kualitas lama dengan dengan kualitas baru dalaam proses perkembangan dan peningkatan dari bentuk-bentuk yang rendah dan sederhana ke bentuk yang lebih tinggih dan komplek. Perkembangan materi mengulangi tingkat-tingkat yang pernah terlampui tetapi mengulanginya secara lain di atas yang lebih tinggi. Demikianlah Hukum Dialektika Materil yang mengajarkan pada kaum pergerakaan bagaimana menyelesaikan atau mengakhiri suatu kontradiksi yang terjadi dalam masyarakat. Kontradiksi antara rakyat yang tertindas dengan kaum milietris kapitalis yang menindas hanya bisa diselesaikan dengan perubahan kuantitatif dalam hal ini metode perjuangan,teori perjuangan dan strategi taktik perjuangan menuju perubahan kualitatif dalam sistem masyarakatnya.

Referensi :Sayid Rahardian

Read More

Pengorganisasian Massa Mahasiswa

Pengorganisasian Massa Mahasiswa

Proses kejatuhan Soeharto adalah saat-saat revolusioner dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Aksi-aksi mahasiswa dibeberapa kota sampai bisa menguasai Instansi-instansi pemerintah. Dengan tuntutan reformasi berupa : pergantian presiden, pengadilan Soeharto dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Bahkan pada tanggal 19-21 Mei, ribuan mahasiswa di Jakarta sudah menguasai Gedung DPR/MPR menuntut agar Soeharto mundur. Dalam kurun waktu ini juga bermunculan beratus-ratus komite mahasiswa yang tersebar di berbagai kota. Komite-komite ini-lah yang mampu menggerakan ribuan mahasiswa untuk terlibat dalam aksi-aksi menuntut perubahan. Namun setelah berhasil menggulingkan Soeharto, secara kualitas dan kuantitas gerakan mahasiswa mengalami penurunan. Gerakan mahasiswa kembali bangkit mendekati momentum Sidang Istimewa MPR, pada pertengahan bulan Nopember. Tepatnya pada tanggal 13-14 Nopember 1998. Aksi-aksi besar-besaran terjadi di Jakarta, sekitar satu juta mahasiswa berkumpul didepan kampus Universitas Atmajaya, Jakarta. Kemudian, melakukan rally ke gedung DPR/MPR, sampai kemudian meletuslah insiden Semanggi yang mampu menyeret solidaritas mahasiswa di berbagai kota.

Kemudian sejak Nopember 1998 sampai Juli 1999 praktis gerakan mahasiswa mati. Bahkan momentum pemilu dilewatkan dengan manis oleh gerakan mahasiswa. Memasuki akhir Juli, tepatnya ketika peringatan 27 Juli gerakan mahasiswa mulai bangkit kembali. Di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Bandung, Tasik, Purwokerto melakukan aksi, dan di beberapa daerah bisa membangun front yang luas. Aksi besar kembali muncul ketika peringatan 17 Agustus, aksi-aksi kembali terjadi diberbagai kota. Namun relatif hanya gerakan mahasiswa di Jakarta yang mampu mempertahankan resistensinya dengan penolakannya terhadap RUU-PKB sampai SU MPR. Kota-kota lain tidak menunjukan resistensi yang kuat dengan dukungan mobilisasi yang kuat pula. Pasang surut gerakan mahasiswa, yang termanifestasi dalam aksi-aksinya, terlihat sekali bahwa hampir setiap organisasi perlawanan mahasiswa di berbagai kota, selama ini sangat bergantung pada momentum politik yang ada. Setiap ada momentum biasanya gerakan akan membesar, namun ketika tidak ada momentum maka gerakan akan kembali mengecil. Momentum memang sangat membantu dalam memobilisir perlawanan mahasiswa. Namun ketergantungan terhadap momentum yang ada hanya akan membuat gerakan menjadi statis dan mandeg.

Hal ini tentu akan menghambat tercapainya perjuangan dalam gerakan mahasiswa. Kemandegan ini disebabkan adalah kesalahan cara pandang gerakan dalam menempatkan prioritas kerja organisasi. Roda gerak sebuah organisasi haruslah meletakkan prioritas utamanya pada pembangunan basis. Seluruh aktifitas, baik aktifitas sekretariat dan aktifitas panggung lainnya (diskusi besar/kecil dan bahkan aksi-aksi massa yang dilakukan) harus juga dimaknai sebagai pembangunan basis. Apabila pembangunan basis tidak dilakukan maka organisasi mudah sekali menjadi elitis, jauh dari massa, akibatnya adalah kesulitan mobilisasi dan jelas dampak paling buruk akan mudah mengalami kemandekan. Pembangunan basis adalah perwujudan konkret dari kepemimpinan dalam suatu wilayah kampus. Keberhasilan pembangunan basis diukur dari ke berhasilan struktur mobilisasi kita yang konkret. Yang tidak bergantung pada momentum politik saja. Akan tetapi bisa melakukan mobilisasi kapan saja dengan kesadaran penuh dari anggota-anggotanya. Suatu wilayah basis akan berdiri pada saat kehadiran kita di suatu kampus memegang peranan yang menentukan dalam menetapkan arah dan tujuan kedepan. Konkretnya bahwa organisasi-organisasi atau aliansi-aliansi berupa komite, solidaritas ataupun kelompok studi yang didirikan maupun organisasi-organisasi formal kampus seperti Senat, BEM, Pers Mahasiswa, UKM ada di bawah kepemimpinan langsung kita. Kepemimpinan langsung dijamin melalui kelompok inti kita yang memegang dan memiliki posisi berpengaruh dalam tubuh organisasi-organisasi yang ada. Dengan penguasaan tersebut, maka akan memudahkan struktur mobilisasi massa.

Lebih lanjut, berikut adalah langkah-langkah dalam mengorganisir untuk penguasaan kampus.

Sebelum melakukan investigasi sosial terhadap satu kampus, kita harus terlebih dulu menentukan prioritas kampus dalam satu wilayah berdasarkan geo-politiknya untuk diorganisir. Dalam jumlah tenaga organiser yang masih sedikit tentu tidak semua kampus akan kita garap, terutama pada kota-kota yang memiliki banyak universitas. Prioritas kampus dipilih berdasarkan kampus-kampus yang bergolak, dan maju tidaknya (radikal/moderat) program tuntutannya. Setelah menentukan prioritas kampus maka langkah kita selanjutnya untuk membangun basis dalam satu kampus.

Langkah pertama adalah melakukan investigasi terhadap kondisi ekonomi-politikkampus: Ciri Umum Mahasiswa Informasi paling penting yang harus betul-betul dipahami oleh para organiser adalah asal-usul kelas dan latar belakang ekonomi para mahasiswa. Analisis demikian kurang lebih bakal memungkinkan kita para organiser, memeriksa secara umum kepentingan-kepentingan dan sikap-sikap sosial mereka. Misalnya para mahasiswa yang berasal dari kelas atas pada umumnya lebih sulit untuk menyerap issu-issu sosial dibanding mereka yang berasal dari kalangan klas menengah dan klas bawah yang secara mudah bisa dan biasa merasakan kesulitan ekonomi. Analisis berikutnya, yang harus diselidiki oleh para organiser adalah tingkat melek-politik para mahasiswa. Tingkat kesadaran politik dari mereka yang berada biasanya lebih rendah atau kurang, terlibat dalam persoalan-persoalan sosial yang tidak secara langsung mereka merasakannya dan tidak secara langsung menerima dampaknya. Di pihak lain, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin pada umumnya lebih gampang menyerap persoalan-persoalan rakyat. Sekalipun demikian, hal ini tentu saja tidak berarti harus kaku, bahwa mahasiswa-mahasiswa kaya tidak akan pernah terlibat dalam aksi-aksi politik, atau sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa miskin dapat juga bersikap apatis atau bahkan memusuhi aksi-aksi politik. Kemudian para organiser juga harus sadar dan awas terhadap bermacam-macam organisasi yang sudah ada. Keanggotaannya, pengaruhnya, fungsinya dan orientasinya. Hal ini akan memberikan jalan bagi organiser bagaimana kita akan berhubungan dan bergaul dengan mereka. Hal ini penting karena hanya dengan mengetahui kekuatan organisasi tersebut kita akan dapat menentukan garis politik kita terhadap mereka Pejabat-Pejabat Universitas dan Fakultas Soal lain yang penting yang harus dipertimbangkan oleh para organiser adalah pejabat Universitas atau Fakultas. Seorang organiser harus bisa menilainya dalam kerangka mencapai tujuan, keinginan dan orientasi yang dicita-citakan oleh organisasi kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan di antara mereka (para pejabat tersebut), tokoh-tokoh kunci yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan universitas atau Fakultas. Status ekonominya harus didapatkan sehingga kita akan memperoleh ide dan penilaian mengenai pandangan maupun sikap politik mereka. Persepsi dan analisis kita terhadap para pejabat akan kita masukan kedalam klasifikasi yang sudah kita buat sesuai dengan tujuan dan orientasi organisasi kita, yakni : (a) terbuka, (b) Represif atau menindas (c) Simpati, (d)Terang-terangan mendukung. Apabila mungkin kita perlu juga harus mengamati pengalaman-pengalaman organisasi lain yang berhadapan dengan para pejabat ini. Mengenai Issu Pemahaman yang tajam dan jelas terhadap persoalan-persoalan yang dewasa ini dihadapi oleh kalangan mahasiswa merupakan faktor kunci untuk keberhasilan mengorganisir. Dalam konteks kampus atau Universitas, persoalan-persoalan yang ada dapat digolongkan kedalam dua bentuk pokok, yaitu issu lokal dan issu nasional. Issu lokal adalah issu-issu yang berdampak langsung pada mahasiswa. Contohnya, kenaikan uang kuliah, fasilitas kuliah yang bobrok dan lain sebagainya. Sedangkan issu nasional adalah issu-issu jangka panjang dan belum menjadi perhatian yang mendesak bagi para mahasiswa. Walaupun demikian, tidak ada pemisahan yang tegas antara dua jenis issu tersebut. Tambahan lagi, tidaklah mutlak issu-issu lokal atau kampus memperoleh perhatian penuh dari kalangan mahasiswa. Tergantung pada kondisi, issu-issu nasional bisa dipilih sebagai persoalan yang dipropagandakan. Hal yang amat pokok dan penting bagi organiser adalah menemukan atau menunjukan issu-issu yang memang secara signifikan penting buat mahasiswa. Secara akurat tepat harus dirumuskan apa yang menjadi hari ini dan yang kemudian akan menjadi jalan dalam usaha mengorganisir. Dengan mengetahui dan menguasai jalan keluar persoalan tersebut (issu-issu tersebut), maka seorang organiser akan mudah memenangkan simpati dan dukungan dari mahasiswa-mahasiswa yang antusias

Mencari Kontak (Building Contact)

Langkah berikutnya adalah membangun kontak dengan orang-orang yang terpercaya dan bertanggungjawab yang akan membantu kita dalam proses rekruitmen. Orang-orang yang paling bisa didekati adalah teman-teman sendiri atau teman-teman satu kelas, satu angkatan atau satu jurusan. Kontak-kontak lain yang mungkin dan berharap adalah perorangan-perorangan yang secara akademis intelektual terkenal. Mereka ini orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan mudah mempengaruhi orang lain. Orang-orang semacam ini biasa nya menduduki posisi strategis dalam unit-unit kegiatan mahasiswa, seperti pers mahasiswa, senat, teater dll. Keterlibatan orang-orang semacam ini dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan kontak-kontak baru. Para Pengurus dan anggota yang berpengaruh dalam organisasi yang sudah ada juga merupakan kontak yang baik. Posisi mereka akan memungkinkannya dapat menyentuh massa mahasiswa dalam skala lebih luas. Setelah memilih beberapa kontak yang mungkin, haruslah ada serangkaian konsultasi dengan mereka. Konsultasi ini membahas kebutuhan membentuk organisasi, memperjelas pertanyaan-pertanyaan mereka dan tingkat janji serta tanggung jawab (komitmen) mereka dalam tugas organisasi. Lebih jauh para organiser harus terus melakukan reviewuasi terhadap kontak-kontaknya, antara lain mencatat sikap-sikap, kepentingan-kepentingan dan juga persoalan-persoalan mereka. Setelah memperoleh persetujuan mereka, kita harus membagi rencana-rencana kita secara rinci. Kita harus mendengarkan saran-saran dan komentar-komentar serta harus mendiskusikan bersama mereka apa yang akan menjadi gaya kitadalam tata cara rekruitmen yang efektif

Pembangunan Wadah

a. Dimulai dengan Kelompok Diskusi Kelompok Diskusi (KD) merupakan wadah bagi mahasiswa untuk secara rutin dan sistematis mengenal dan mempelajari teori-teori maju, situasi nasional, problematika masyarakat, organisasi dan banyak lagi. Organisasi juga akan mampu melihat dan memilih mahasiswa yang maju, kemudian melakukan rekruitmen anggota. Dalam situasi sekarang, yang memungkinkan propaganda teori maju dilakukan lebih leluasa, sekaligus masih kuatnya kesadaran perlawanan (sisa beruntunnya momentum lalu), akan mempermudah pembentukkan sebuah KD. Semua kampus menjadi target terbentuknya KD, hingga ke fakultas dst. Tidak lagi ada penghalang bagi terbentuknya KD dan aktifitas diskusi apapun. Kepemimpinan kita atas KD-KD itulah yang menjamin bahwa semuanya tidak akan sekedar menjadi kelompok elitis dan sekedar tukang bicara. Akan tetapi terdapat pembagian kerja yang konkret untuk aktivitas KD. Sehingga sekaranglah saatnya setiap organisasi mahasiswa menerjunkan organiserrnya demi mendirikan KD. Pengorganisiran dengan membentuk KD, dengan prespektif penguasaan kampus ini bisa dibagi dalam dua (2) macam KD, yaitu KD Universitas dan KD Fakultas. Keduanya jangan dipahami hanya sebatas pembedaan teritori.

1. KD Universitas (KDU) mempunyai fungsi:

- Melakukan pengorganisiran terbuka di tingkat universitas

- Mobilisasi mahasiswa satu kampus untuk terlibat diskusi. Sehingga setiap diskusinya harus dioranisir dengan pengumuman dan undangan semaksimal seluruh mahasiswa tahu dan tertarik. - Menjadi alat guna membuka kontak di fakultas yang belum ada kelompok diskusi fakultas (KDF)

- Bukan sebagai embrio organisasi tingkat kampus, tapi lebih sebagai jalan bagi pelibatan sebanyak mungkin mahasiswa untuk berkumpul dan berdiskusi. Terutama mahasiswa yang belum terwadahi dalam KDF.

- Melakukan seruan-seruan bagi setiap mahasiswa untuk mendirikan KDF di fakultasnya masing-masing.

- Menjadi alat bagi kawan yang ditempatkan di KDU untuk mencari mahasiswa maju demi rekruitmen organisasi. Dan bersama organiser kita, kawan maju baru ini akan terlibat dalam mendirikan KDF.

- Berperan penting untuk menjaga aktifitas ditingkat universitas. Terutama ketika KDF belum terbentuk atau belum kuat (sebagai wadah mahasiswa fakultas)

2. KD fakultas (KDF) mempunyai fungsi:

- Mematangkan mahasiswa fakultas yang telah berhasil termobilisasi dalam KDU dengan diskusi dan aktifitas politik lainnya.

- Mengkoordinasi secara serius kawan baru yang maju untuk kemudian diprespektifkan sebagai pengurus Menjadi embrio bagi komisariat fakultas organ universitas kita

- kom-fak. Dengan membentuk kelompok kawan maju, dan kemudian secara bersama merencanakan pendinamisan diskusi dan politisasi mahasiswa fakultas yang belum maju. Secara kontinyu demikianlah KDF berjalan.

- Mensetting penguasaan fakultas dari mulai struktur lembaga mahasiswa yang ada sekarang (senat, eksekutif, persma) hingga memenangkan propaganda di fakultas (mis.:selebaran tempal yang rutin). Sehingga pada keseluruhan mahasiswa harus diambil kepemimpinan (jurusan, angkatan, kelompok olah raga/seni/agama).

Aktifitas KD tentunya membutuhkan pemahaman masing-masing organiser atas apa yang harus dilakukan dan didiskusikan, tentang bagaimana kepemimpinan bisa diwujudkan difakulktas. Tentang metode pengorganisiran, banyak bacaan yang bisa kita pelajari dan diskusikan antar organiser (jika perlu pendidikan khusus demi: Penguasaan Kampus). Tentang persiapanan materi diskusi, harus dipahami sebagai kerja yang penting. Sehingga dibutuhkan suatu silabus materi diskusi, yang menjamin sistematisasi dan pemajuan KD (terutama KDF). Setidaknya sebuah silabus materi diskusi, menyodorkan beberapa tema dan acuan materi, yang akan disampaikan organiser (fraksi kita) sebagai usulan pada KD-nya. Sekaligus memuat sistematisasi materi berdasar tahapan diskusi menuju tahap yang semakin maju. Jangan lupakan juga alat politik kita yang penting untuk pengorganisiran: terbitan, selebaran (entah apapun bentuknya) Membentuk Organisasi Mahasiswa Tingkat Kampus KD terjaga kemajuannya, pasti akan menemukan kebutuhan untuk membentuk organ yang lebih maju dibanding KD. Maknanya adalah bagaimana KD mampu memimpin pada sebuah tuntutan untuk mempraktekkan hasil diskusi, dalam arti lebih dalam adalah sampai pada sebuah kesadaran untuk mewujudkan gerak perlawanan mahasiswa. Sejak sebelum pembentukan kelompok diskusi, konsep organisasi yang hendak dibangun di universitas, harus sudah dipahami. Sehingga tidak akan ada kelompok diskusi yang akhirnya tidak menjadi bagian dari organ kita. Rapat organisasi (yang sekarang ada) nantinya akan selalu membahas perkembangan setiap KD yang terbentuk, sehingga mampu dipahami sejauh mana langkahnya menuju pembentukkan organ yang lebih tinggi. Sebagai permulaan, kita dapat membentuk sebuah kelompok inti, (core group). Pada umumnya, lingkaran inti terdiri dari 5 sampai 7 orang. Lingkaran ini akan menjadi kelompok pekerja yang mesti bertanggungjawab terhadap ekspansi organisasi. Setelah kelompok inti dibentuk, pertemuan-pertemuan tetap harus diadakan. Lewat pertemuan-pertemuan ini semua anggota lingkaran inti akan siap informasi (well informed) akan perkembangan-perkembangan baru. Serentak bersama pembentukan lingkaran inti, organiser harus mewakilkan tanggungjawabnya pada orang lain. Untuk tugas-tugas sementara, orang-orang yang ada dalam lingkaran inti bakal melaksanakan tugas seperti berikut: Keuangan, rekruitmen, pendidikan, tugas-tugas penghubung dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, organiser harus tetap memperhatikan posisinya sebagai penasehat. Langkah kelompok inti yang berikutnya haruslah bertujuan dan merupakan pengukuhan formal organisasi. Akan tetapi core group harus pertama kali mempersiapkan segala macam dokumen-dokumen organisasi yang dibutuhkan. Hal ini mencakup orientasi, tujuan, dan konstitusi lengkap organisasi. Semua berkas-berkas ini harus didiskusikan secara kolektif dan menyeluruh oleh kelompok. Semua saran dan komentar dari tiap anggota harus dipertimbangkan. Langkah selanjutnya adalah proyeksi organisasi pada khalayak mahasiswa. Proyeksi organisasi akan berbentuk sebagai berikut : Poster-poster yang akan mengumumkan berdirinya organisasi, poster-poster yang akan memperdebatkan organisasi, poster-poster yang akan mengundang anggota baru. Hasil dari proyeksi kita ini haruslah menjadi ekspansi organisasi. Dimulai dari kelompok inti kita harus bisa memperluas keanggotaan. Melengkapi tugas-tugas ekpansi adalah kerja konsolidasi. Konsolidasi berarti memperdalam para anggota memahami tujuan dan arah organisasi. Melalui proses orang-orang akan membangun komitmen yang lebih dalam terhadap tujuan-tujuan organisasi. Jumlah anggota yang bisa disyaratkan untuk bisa disebut dan dibentuk cabang organisasi adalah 15 orang. Jadi tugas core group lah untuk memenuhi jumlah tersebut. Sesudah mendapatkan jumlah tersebut, kemudian kita akan siap untuk mengadakan rapat umum (general assembly) untuk secara formal mengukuhkan organisasi. Dalam rapat ini kita akan memiliki pengurus yang akan bekerja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh konstitusi. Lebih jauh lagi pertemuan besar ini adalah kesempatan untuk mengelompokan para anggota kedalam berbagai komisi atau seksi yang ada. Antara lain pendidikan dan penelitian, pengorganisiran. keuangan, keanggotaan dan sebagainya tergantung pada kepentingannya dan kesanggupannya. Sesudah pendirian formal, pertemuan-pertemuan berbagai departemen atau seksi dan tingkat-tingkat berbagai organisasi harus diadakan secara tetap. Pertemuan tersebut menangani persoalan-persoalan organisasi yang muncul selama organisasi berjalan. Agenda pertemuan tersebut meliputi, rencana-rencana, perkembangan-perkembangan baru dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan mengecek dan menguji bentuk organisasi supaya berfungsi lebih baik. Proses mengorganisir tidak berhenti. Pada tahap pendirian organisasi secara formal. Untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi, organisasi beserta seluruh perangkatnya harus mengintensifkan kerja pengorganisiran kembali dan konsolidasinya. Panduan Dasar Berorganisasi Membangun Basis Membangun basis-basis adalah perwujudan konkret dari kepemimpinan di suatu wilayah. Seluruh usaha mengorganisir akan diarahkan menuju pembangunan basis. Suatu wilayah basis berdiri pada saat kehadiran kita di suatu tempat (kampus, desa/kampung/pabrik) memegang peranan yang menentukan dalam menetapkan arah dan tujuan tempat tersebut. Konkretnya bahwa organisasi-organisasi dan aliansi-aliansi maupun organisasi formal yang ada ada dibawah kepemimpinan kita. Dan karena itu sanggup menyokong dan menjawab kebutuhan-kebutuhan perjuangan dan kampanye-kampanye massa kita. Kepemimpinan langsung di jamin melalui kelompok inti kita yang memegang dan meliki posisi berpengaruh dalam tubuh organisasi-organisasi kita. Bagaimana selanjutnya kita membangun basis tersebut? Dari kampanye-kampanye massa yang dilancarkan oleh organisasi kita dapat mengenali sejumlah kontak yang dapat dikembangkan sebagai aktifis-aktifis massa yang bekerja disuatu tempat. Kontak-kotak ini dapat didorong guna menyediakan investigasi awal bagi wilayah kita dan untuk membentuk cabang-cabang yang tersusun rapi dari organisasi. Kontak-kontak tersebut kita dorong untuk membentuk komite-komite atau mengubah himpunan-himpunan fakultas/ universitas menjadi komite-komite dan menyatukannya ke dalam Liga. Pada saat kita secara meningkat memiliki posisi yang kuat, kita sanggup meresapkan pengaruh dan memberikan pedoman kepada pemimpin-pemimpin organisasi lokal yang sudah berdiri dan mendorong mereka untuk maju mengambil pemihakan terhadap Liga. Dari tengah-tengah aktifis mahasiswa, kita bisa mendapatkan kontak-kontak mahasiswa aktif yang bisa menerima orientasi program kita dan akhirnya membuka langsung secara terbuka untuk bergabung ke Liga. Anggota-anggota aktif lain perlu didorong untuk maju mengambil peranan aktif dalam organisasi dan aliansi-aliansi yang kita bangun sebagai bagian yang paling berpengaruh dan penting dari kerja-kerja kampanye massa. Hal ini berbarengan dengan kerja-kerja pendidikan dan propaganda sehingga bisa meluas ke kampus/Fakultas lain. Adalah keharusan bagi organisasi kita untuk membangun basis jika kita hendak memobilisasi ribuan massa mahasiswa untuk kampanye kita. Bangkitkan, Mobilisasikan dan Organisir massa mahasiswa Organisasi kita bertanggungjawab memimpin gerakan massa mahasiswa. Program-program organisasi mengakui peranan menentukan kita dalam mewujudkan demokrasi sejati di Indonesia. Program-program kita lebih jauh mensyaratkan mahasiswa untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan sektoral mahasiswa maupun issu nasional dan mengorganisir serta membangun front selebar mungkin dalam sektor mahasiswa secara khusus dan dikalangan rakyat pada umumnya. Perwujudan dan realisasi tugas-tugas ini sebagian besar tergantung atas dilancarkannya gerakan massa terbuka mahasiswa. Gerakan massa terbuka mahasiswa adalah aksi bersama mahasiswa yang terorganisir, terencana, dan berkelanjutan (well organized, well planned, and sustained) dengan tujuan memberikan dampak perubahan dalam tubuh sektor mahasiswa maupun masyarakat, seperti : sistem pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Wataknya yang terbuka perlu menyentuh massa mahasiswa selebar mungkin. Dipihak lain, jumlah populasi sektor ini saja dan keberadaannya yang terpusat di kampus-kampus, menjadikannya kekuatan massa yang potensial untuk memajukan perjuangan demi perubahan mendasar dalam tubuh sistem pendidikan dan membantu membentuk pendapat umum yang sejalan dengan perjuangan demokrasi. Gerakan massa terbuka mahasiswa berjuang untuk hak-hak dan kepentingan-kepentingan demokratis secara khusus dan berjuang untuk aspirasi demokratis mahasiswa dan rakyat pada umumnya. Untuk melancarkan, meneruskan dan mengintensifkan organisasi, kita harus secara jelas memahami saling hubungan antara kerja dan perlengkapan-perlengkapan, gaya kepemimpinan dan cara-cara mengorganisir. Lancarkan kerja Propaganda dan Pendidikan Untuk membangkitakan kesadaran dan menggerakan sektor melancarkan aksi, kita melakukan kerja propaganda pendidikan. Kerja propaganda dan pendidikan kita memberikan kesadaran dan perhatian terhadap isu-isu sektor mahasiswa yang dihadapi dan perjuangan demokrasi di Indonesia dengan pandangan memberikan kepada mereka analisis yang komprehensif dan kontekstual, yang berkaitan dan berakar pada persoalan mendasar masyarakat kita. Dengan demikian, menggerakan mereka melancarkan aksi yang sejalan dengan persoalan yang menimpa mereka. Berdasarkan pengalaman, bentuk-bentuk kerja propaganda-pendidikan tertentu cocok untuk lapisan-lapisan berbeda suatu sektor. Sebagai contoh bentuk audio-visual seperti teater rakyat atau lagu-lagu rakyat sangat mudah diserap danm efektif untuk sektor umum. Dalam bentuk propaganda-pendidikan tertulis, penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah atau mungkin bahasa Inggris, gaya tulisan, pemilihan bentuk cetakan (leaflet, buku saku atau selebaran misalnya) harus diperhitungkan masak-masak tergantung pada lapisan khusus yang ditargetkan. Dalam bentuk propaganda-pendidikan lisan, misalnya seminar atau diskusi panel, pemilihan pembicara, penyanggah dan pembawa acara harus memperhatikan peserta/pendengar untuk mewujudkan target lebih efektif. Sasaran tempat bagi kerja propaganda-pendidikan kita adalah ruangan kelas, kampus secara umum, organisasi-organisasi mahasiswa, kampung asrama mahasiswa dan masih banyak lagi. Bentuk dan sasaran tempat untuk kegiatan propaganda-pendidikan adalah banyak, sebanyak tenaga dan kreativitas yang dimilki dan diditemukan oleh massa mahasiswa. Kunci pokok bagi kesuksesan kerja propaganda-pendidikan kita terletak pada kemampuan dan kesanggupan organiser kita mengetahui tingkat kesadaran massa secara obyektif. Kecakapan bertolak dari tingkat itu dan dari sana membangkitkannya menuju garis politik. Walaupun begitu seseorang pasti menemukan derajat kesadaran sosial yang berlainan diantara orang-orang di suatu wilayah atau area kerja. Maka khususnya penting agar kerja pendidikan-propaganda dirancang ada berbagai tingkat-tingkat agar dapat menyentuh jumlah orang sebanyak dan seluas mungkin. Jadi, kerja pendidikan-propaganda dapat digolongkan menurut isu atau topik yang dibawakan dan tingkat kesadaran peserta/pendengar yang ditargetkan, misalnya, isu-isu tentang hak-hak ekonomis dan demokratis, isu hak asazi, dan isu-isu demokrasi yang komprehensif. Yang harus jelas bagi organiser kita bahwa kekhususan peserta/pendengar yang ditargetkan menentukan tingkat dan bentuk pendidikan-propaganda yang harus digunakan. Memang sudah terang bahwa setiap aktifis harus menggalakan kerja pendidikan-propaganda pada berbagai tingkat atau level menuju arah perjuangan politik. Ini berarti bahwa, analisis atas isu-isu sektoral atau multisektoral khusus harus dilihat dalam konteks merapuhnya struktur pendidikan dan negara yang diakibatkan oleh krisis di masyarakat Lebih jauh lagi kerja pendidikan-propaganda haruslah membawa massa pada kenyataan tatanan masyarakat yang tidak demokratis dan harus mengajaknya pad pilihan perjuangan politik. Singkatnya secara ilmiah kita mesti mengkaitkan solusi akhir isu-isu sektoral dan subsektoral kepada perjuangan politik secara nasional. Untuk membantu kerja keras kita menjalankan pendidikan-propaganda, kita dapat memanfaatkan dan menggunakan program-program dan lembaga-lembaga formal kampus yang kaya akan ahli, jaringan juga dana dan data. Satukan massa mahasiswa dalam organisasi kita Tujuan yang lebih konkret dari kerja pendidikan-propaganda kita adalah membumikan tingkat kesadaran sosial massa yang makin tinggi menjadi keputusan untuk melakukan aksi massa dan berorganisasi. Adalah penting untuk menekankan adanya hubungan saling melengkapi antara kerja propaganda massal dengan menyodorkan bentuk-bentuk organisasi tertentu yang menjamin kehendak anggota-anggota kita dapat menyatakan kesadaran dan keterlibatan dengan lebih memasyarakat. Untuk memudahkan kerja, kita menarik garis pemisah antara organisasi massa kita dengan aliansi berdasarkan orientasi, sasaran yang ditargetkan, arah dan tujuan pokoknya, dan bentuk bentuk aktivitas masing-masing. Sebuah aliansi yang lebar merupakan suatu himpunan dari berbagai organisasi mahasiswa dan perorangan dalam suatu wilayah tertentu. Pada masa awal kerja keras mengorganisir, aliansi dibangun terutama lebih menangani issu sektoral dan hak-hak ekonomis dan demokratis secara jitu memperhitungkan wataknya yang longgar, sekalipun demikian pada saat sekarang ini bisa juga dapat digunakan untuk mengangkat issu-issu politik nasional. Aliansi yang tulen dan efektif merupakan kunci pokok untuk melancarkan perjuangan massa yang berskala luas dan memberikan dampak politik besar. Di pihak lain, kita mendirikan organisasi-organisasi massa untuk lebih efektif mengorganisir dan mensolidkan massa mahasiswa yang jumlahnya cukup besar, dan anggota-anggota sektor pendidikan lainnya. Berikutnya, kita memberikan perhatian khusus untuk membentuk organisasi politik dengan tipe organisasi massa dimana kontak-kontak mahasiswa yang lebih politis diorgnaisir, dimobilisr dan disolidkan untuk melancarkan aksi-aksi mengenai isu-isu yang lebih umum seperti Dwi Fungsi ABRI, Pemerintahan Koalisi Demokratik, Imperialisme, ketimpangan dan kemerosotan ekonomi dan ham dan seterusnya. Melalui organisasi Liga, kita harus sanggup memberikan media bagi keterlibatan mahasiswa yang lebih militan berkaitan dengan isu-isu sektoral sampai ke isu-isu rakyat secara umum. Lancarkan kampanye massa dan perjuangan massa Kita memasukan kontak-kontak kita ke dalam berbagai jaringan organisasi kita sehingga mampu melibatkan mereka pada berbagai level dan cara perjuangan politik. Targetnya adalah kampanye massa dan perjuangan massa. Kampanye massa dan perjuangan massa merupakan aksi politik yang terencana, terorganisir baik, dan terkonsolidasi untuk mempopulerkan isu-isu strategis seperti : Pencabutan Dwi Fungsi ABRI, Pemerintahan Transisi dan imperilaisme. Kampanye massa biasanya diadakan secara berkala, seperti dalam kampanye HAM yang biasanya dilakukan setiap tahun dan memuncak pada bulan Desember. Perjuangan massa, dipihak lain adalah aksi politik yang dilancarkan untuk mewujudkan dan dipenuhinya tuntutan-tuntutan tertentu. Seperti juga kampanye massa juga mutlak merupakan aksi politik yang well organized, well-planned, dan well coordinated. Perjuangan massa juga harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Jenis perjuangan massa yang paling umum kita kenal adalah aksi-aksi yang secara tetap kita lancarkan sampai hari ini. Penting untuk dicatat bahwa perjuangan massa dapat dilancarkan dalam suatu kampanye massa, contohnya, perjuangan para mahasiswa atau dewan mahasiswa, kebebasan mimbar akademik, otonomi kampus dari campur tangan kelas penguasa, perbaikan fasiltas belajar (perpustakaan yang lengkap, ruang kelas yang memadai) penurunan uang SPP, umpamanya dapat dilakukan dalam konteks kampanye massa untuk sistem pendidikan yang pro-rakyat, ilmiah, dan demokratis. Baik kampanye massa maupun perjuangan massa biasanya mencakup dilancarkannya aksi massa. Aksi-aksi massa adalah kegiatan politik khusus yang dijalankan untuk mendramatisir isu atau tuntutan guna memenangkan simpati dan dukungan khalayak ramai. Ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, tergantung kreativitas, tenaga dan kegairahan kita. Kita melancarkan kampanye massa dan perjuangan massa untuk membeberkan penyakit masyarakat dan memperlihatkan kebenaran dan efektifitas aksi bersama yang militan. Dalam hal perjuangan massa kita juga melakukan hal yang sama untuk memperjuangkan dan menjebolkan tuntutan-tuntutan adil dan absah kita. Dalam kedua proses tersebut, kita sanggup memenangkan simpati dan dukungan warga negara yang semakin bangun berdiri dan berpihak kepada revolusi demokratik. Partisipasi dalam kampanye massa dan perjuangan massa massa menempa pengalaman dan menggembleng massa mahasiswa untuk perjuangan yang lebih gigih dan lebih besar lagi di hari esok. Kampanye massa dan perjuangan massa juga memperkuat dan mengintensifkan kerja keras kita untuk mengguncang dan pada akhirnya menjungkirbalikan rejim yang tidak demokratis. Perjuangan politik yang dilancarkan sektor pemuda dan mahasiswa bersama-sama sektor lain dalam masyarakat Indonesia --buruh-tani--kaum miskin kota, nelayan, pedagang, perempuan, intelektual, dosen-dosen, guru , kaum profesional, dan juga suku anak dalam memang masih kecil dan lemah. Namun demikian sepanjang kita berjuang dan konsisten dengan prinsip garis massa, oleh massa dan demi kemenangan massa, maka kerja keras kita, cucuran keringat dan darah kita, akan menjelma menjadi mahkota kemenangan rakyat. Kampanye massa dan perjuangan massa akan berdampak dua gerakan yang sejajar: yang satu berhadapan dan memperjuangkan isu-isu ekonomi tetapi selalu terkait dengan level politik, yang lain berjalan berhadapan secara langsung dengan soal-soal politik. Pada titik kunci kampanye-kampanye kita, dan dalam koordinasi dengan menghasilkan sektor-sektor lain, dua gerakan yang bersatu akan menghasilkan derajat kelumpuhan yang meningkat.

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang perlu dalam melancarkan kampanye massa dan perjuangan massa :

1. Investigasi dan analisa yang menyeluruh atas isu-isu dan tuntutan-tuntutan, satukan massa mahasiswa pada analisis ini, dan tetapkan bentuk perjuangan yang tepat. Tahap atau langkah ini mencakup penetapan target minimum dan maximum dalam realisasi tuntutan-tuntutan dan dalam mempopulerkan isu-isu tersebut. Tentu saja merupakan keharusan untuk mengkaitkan atau menempatkannya dalam analisa umum demokrasi sejati. Yang penting harus diperhitungkan juga adalah penentuan kekuatan kita berhadapan dengan kekuatan musuh.

2. Tetapkan rencana-rencana aksi, anggaran dan jadwal. Langkah ini sangat penting dan menentukan dalam menjabarkan rencana aksi secara pasti, dalam arti bentuk dan tingkat mobilisasi dan propaganda, penentuan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan, tetapkan dan jalankan jadwal kerja (mulai mendirikan panggung sampai puncak kampanye atau perjuangan hingga penutupan atau perhentiannya) begitu juga harus ditentukan tempat, pembagian tugas, cara keterlibatan mahasiswa secara umum dan perorangan tertentu secara khusus.

3. Adakan penilaian terhadap kampanye massa dan perjuangan massa untuk menarik pelajaran dari sana guna aksi di lain hari. Penilaian sangat menentukan untuk membuat rencana ke depan. Secara khusus sangat penting mencatat faktor-faktor yang menyumbang keberhasilan aktivitas-aktivitas politik yang digunakan dalam kampanye atau perjuangan tersebut. Kesalahan dan kekeliruan harus pula di catat. Penilaian juga memasukan orang-orang potensial untuk direkrut ke dalam organisasi kita.

4. Gambarkan kemenangan-kemenangan dalam perjuangan! Langkah ini utamanya cocok bagi perjuangan massa. Tidak ada pengganti untuk menang. Bahkan bila saja perjuangan tidak seluruhnya berhasil, tetap perlu diproyeksikan, digambarkan hasil-hasil positif, meskipun sangat minimal, agar massa mahasiswa kita dapat membawa pulang kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan yang melekat dalam berorganisasi dan dalam melakukan aksi bersama. Jadi bisa melibatkan mereka dalam perjuangan yang lebih besar di hari depan.

5. Konkretkan keberhasilan menjadi hasil-hasil organisasional! Oleh karena massa mahasiswa telah digembleng oleh pengalaman mereka dalam kampanye dan perjuangan, maka kita harus bisa menghitung pengalaman ini untuk memperluas, mengembangkan dan mengkonsolidasikan organisasi kita. Berupa perekrutan.

Berdasarkan pengalaman perjuangan massa tabun-tahun lalu, kita mengetahui dan menyadari perlunya langkah-langkah berikut ini :

1. Rancang perjuangan menuju penambahan kekuatan. Suatu perjuangan massa selalu harus merupakan peristiwa yang dramatik. Karena itu prinsip dasar dramatik dalam rangka penambahan kekuatan harus diterapkan dalam melancarkan perjuangan massa. Pastikan bahwa ada persiapan-persiapan yang sudah dibuat sebagai dasar-dasar tuntutan. Ini berarti dijalankannya kerja propaganda/pendidikan berkaitan dengan tuntutan-tuntutan tersebut.

2. Ketahui bilamana mundur dalam posisi menang! Pada saat aksi massa berlangsung keras dan kasar, karena harus berhadapan dengan bayonet, pentungan, gas air mata dan juga peluru maka kita perlu mengambil langkah mundur kalau memang kekuatan kita tidak memungkinkan. Dengan segala cara dan perhitungan yang mungkin, ketimbang tuntutan kita lepas dan hancur tota1 atau para mahasiswa menjadi kapok dan demoralisasi dan organisasi menjadi keropos total.Dalam kasus ini, maka prinsip yang harus diingat dan digunakan adalah mundur satu langkah dan maju dua langkah ke depan. Akan tetapi hal yang penting dan menentukan adalah mengetahui kapan dan bilamana prinsip ini harus diterapkan suatu penilaian yang obyektif atas situasi diperlukan apakah kita dapat terus berjalan ataukah kita betul-betul menghadapi jalan buntu.

3. Adakan penilaian sehari-hari terhadap seluruh jalannya perjuangan massa! Supaya kita selalu berada pada puncak situasi dan kita bisa menentukan setiap langkah kita, maka kita melakukan asessmen sehari-hari atas seluruh jalannya perjuangan massa. 

B. MENSOLIDKAN ORGANISASI KITA 

Sekali kita bekerja memperluas sel dan cabang organisasi kita menjadi sel dan cabang yang lebih besar, maka harus juga disolidkan semua anggota dan kekuatan persatuan organisasional dan politis kita. karena itu, hanya melalui kerja saling menguatkan antara ekspansi dan konsolidasi kita dapat mewujudkan langkah maju dan menentukan untuk perjuangan demokrasi sejati. Bagaimana, kita mengerjakan ini? Kita mengerjakan hal ini dengan setahap demi setahap memperkenalkan dan memimpin anggota-anggota kita pada keyakinan mengikuti dan mematuhi praktek kepemimpinan bersama. Kita mempraktekkan kepemimpinan bersama, pertama sekali dan paling penting, dengan menjalankan perencanaan bersama atas kerja pendidikan, politik dan organisasional kelompok. Konsolidasi di sini dilakukan dalam konteks teori dan praktek revolusioner. Dengan kerja pendidikan, kita mengidentifikasi bahan-bahan yang menurut anggota harus dipelajari untuk mengasah pemahaman mereka terhadap isu-isu yang sedang dihadapi, menempa pengetahuan teoritis mereka, mempertajam skill menjalankan taktik dan kecerdasan politik mereka atau membimbingnya dalam kerja mengorganisir. Jadwal-jadwal disusun berdasarkan prioritas. Studi-studi ini dilakukan secara intensif. Kerja politik kita dalam sel atau cabang pada pokonya meliputi pengadaan kegiatan-kegiatan propaganda, pendidikan, menggerakan massa untuk kampanye massa dan perjuangan massa, mengorganisir kawan-kawan mahasiswa lain dalam organisasi dan aliansi kita dan merekrut lebih banyak lagi ke organisasi kita. Jadi perencanaan kerja politik kita utamanya mencakup jawaban atas pertanyaan-pertanyaan- berikut ini: Di mana kita berada sekarang ini? Bagaimanakah situasi ditempat ini? Sejauh mana kita te1ah menuntaskan kerja kita? Apakah target kita? apakah issu yang kita hadapi dan bisa kita maksimalkan? Jenis kegiatan apakah yang yang kita adakan? Bagaimanakah dengan aktivitas-aktivitas persiapannya? Siapakah yang, bertanggung Jawab atas tugas- tugas ini? Kapan kita akan melancarkan kampanye massa dan perjuangan massa? Bagaimana kita mengatasi kekurangan dan rintangan. Hanya dengan, mengurai pertanyaan-pertanyaan dasar ini kita dapat menjamin bahwa kita sampai pada rencana komprehensif yang dalam berakar pada kondisi yang ada dan satu! bila diimplementasikan akan mendorong kerja kita beberapa langkah ke depan. Disamping itu kita adakan, sesion asessmen dan kritik-diri secara tetap dan teratur untuk memastikan mulusnya jalan kerja kita. Identifikasi kecenderungan positif dan negatif agar kita bisa bertindak atas ini, garis besarkan status atau keadan kita agar kita dapat menyusun rencana berikutnya; dan juga keseimbangan organisasional. Baik asessmen dan kritik-diri merupakan peralatan penting dalam kerja kita untuk mengatasi munculnya perbedaan yang problematis dan menghambat. Dua soal organisasional yang sama pentingnya adalah soal keamanan dan keuangan. Bagian dari perencanaan harus meliputi asessmen kebijakan keamanan yang akan menjamin keamanan anggota dan organisasi keselurahan. Soal keuangan seperti pengumpulan iuran atau sumbangan dan juga anggaran kebutuhan sel/cabang harus dibahas pula. Sekali kita merancang program aksi kita bersama-sama, kita berlanjut pada pelaksanaan secara bersama atas dua prioritas tugas kita : ekspansi dan konsolidasi. Sepanjang kerja ini, kita adakan pengecekan dan monitoring terhadap kemajuan kerja kita dan terus mengamati keadaan/kesehatan pribadi kawan-kawan kita.

Akhirnya, tetaplah ingat bahwa selalu ada kegembiraan dalam mengorgansir massa mahasiswa untuk perjuangan demokrasi sejati! Pada waktu kita berorganisasi kita mengetahui dan sadar terdapat jutaan jiwa-jiwa pemberani dan tangguh yang sama-sama bekerja seperti kita demi tugas mulia dan perjuangan hidup-mati di seluruh tanah air Indonesia

BENTUK DEWAN MAHASISWA, REBUT DEMOKRASI SEJATI !!!

DEMOKRASI TANPA PENINDASAN !!!

(LMND MAKASSAR)

Read More

DEMOKRASI KERAKYATAN

Demokrasi Kerakyatan

Sejarah Singkat Partisipasi Individu dalam Masyarakat

Sebelum kita dapat mendisikusikan tentang sebuah bentuk demokrasi, yang benar-benar memberikan kesempatan untuk semua anggota masyarakat terlibat didalamnya dan kemudian juga sekaligus menegakkannya, paling tidak kitamencoba memahami bagaimana partisipasi anggota masyarakat berkembang hinggasekarang. Demokrasi dikatakan Abraham Lincoln: "Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat." Pernyataan ini memang sangat terbuka, dalam arti orangbisa terjebak dalam perdebatan untuk mengartikan siapa itu rakyat. Ataupun,justru kalimat ini menutupi kenyataan yang sebenarnya. Dalam kenyataannya,pada saat Lincoln mengatakan hal itu, demokrasi tak lebih sebuah klaim ataskeseluruhan masyarakat. Sementara Lincoln mempromosikan emansipasi kaumkulit hitam, ia sendiri adalah wakil dari elemen masyarakat yang memilik kendali atas alat-alat pemenuhan hajat hidup mayoritas rakyat (pabrik-pabrikdan perkebunan). Apakah para budak kulit hitam yang "diemansipasikan" kemudian memiliki kendali atas pabrik-pabrik? Apakah para buruh pada saat itu memiliki hak yang sama dengan para manajer dan pemilik saham dalammenentukan kerja di dalam sebuah pabrik? Demokrasi bukanlah sebatas dunia politik, tetapi juga harus diberlakukandalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerja-kerja pemenuhan kebutuhanhidup sehari-hari. Dalam bekerja, dalam menentukan produksi, dan hal-halyang selama ini dianggap rutin dan remeh-temeh yang justru sebenarnya adalahpenentu keberadaan manusia di dunia ini.

Demokrasi Yunani, Demokrasi Para Pemilik Budak

Demokrasi sering dikaitkan dengan pola pemerintahan dalam Athena, dan polis-polis lainnya di Yunani. Bahkan kata demokrasi inipun dari kata Yunani demos (rakyat) dan cratein (pemerintahan).Masyarakat Athena dan polis-polis lainnya adalah masyarakat yang terlibatdalam persaingan-persaingan ekonomi yang kemudian melahirkan konflik-konflik bersenjata. Kenyataan sejarah seperti inilah yang mengkondisikan pembentukansebuah organisasi masyarakat yang bernama polis itu sendiri, di mana segalapersoalan-persoalan publik dibicarakan dalam forum-forum yang melibatkananggota masyarakat. Bentuk seperti ini akan menjamin tersedianya angkatan perang untuk membela kota mereka ataupun menyerang kota lain. Pada awalnya, para tuan tanah merupakan penduduk asli daerah tengah perkotaan. Lalu perdagangan telah dibangun, harga-harga tanah melambung tinggi dan para tuan tanah menggunakan posisinya untuk mengontrol Pemasaran hasil produksi dan sudah barang pasti mereka menggunakan posisi dominan mereka untuk meminjamkan bibit kepada penduduk-penduduk miskin yang tinggal dipinggiran dan untuk menambah perbudakan.Semua Negara kota di Yunani dan Romawi dijalankan atas dasar dan prinsip yang sama, seluruh penghuni Negara kota (polis dalam bahasa Yunani ) bersatu untuk menghadapi Negara kota lainnya, tapi sebenarnya terbelah didalam dirinya sendiri, dibedakan menjadi dua kaum: antara wargakota dan budak. Pada awalnya wargakota yang miskin (mereka disebut Plebeian dalam bahasa Romawi ) sama sekali tidak memiliki hak-hak politik. Perjuangan mereka adalah perjuangan politik, perjuangan untuk meraih posisi yang dapat penentu kebijaksanaan di negara-kota mereka. Kemenangan demokrasi tak terelakkan di Athena, hal ini terjadi setelah warga negara kota yang miskin mampu memenangkan perang laut di Salamis melawan orang persia yang ingin merebut kota itu. Meskipun mereka terlalu miskin untuk mempersenjatai diri mereka sendiri, mereka menyediakan pendayung-pendayung yang handal kepada Armada Laut Athena. Sebuah persatuan yang rapuh telah tebentuk antara warga negara yang kaya dan yang miskin melalui ekspansi keluar dan penaklukan budak-budak. Kemudian penduduk yang miskin tidak terlalu tertekan, karena orang-orang kaya memiliki cadangan tenaga kerja.Tapi Demokrasi Athena -Demokrasi untuk warga kota - berbasiskan pada eksploitasi terhadap kaum-kaum non warga kota: yaitu para budak yang tidak memiliki hak-hak politik. Demokrasi Athena sebenarnya adalah sebuah mekanisme untuk memaksakan kepentingan-kepentingan kaum yang berkuasa kepada kaum-kaum yang tertindas dan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan kaum yang berkuasa di dalam perang. Negara berpihak kepada kaum yang berkuasa, struktur masyarakat berdiri diatas kerja kaum budak -semua perkembangan pesat dalam bidang seni, budaya dan filsafat dapat terjadi karena kerja keras budak yang dieksploitasi, hal ini menyebabkan para pemilik budak memiliki banyak waktu untuk istirahat, masyarakat kemudian berkembang. Kita dapat menarik kesimpulan, bahwa demokrasi model Yunani, demokrasi Bagi minoritas untuk menundukkan mayoritas bukanlah demokrasi yang sejati.

Kekuasaan Tirani

Dalam perkembangan masyarakat manusia, telah berulang kali bagian Terbesar masyarakat dipaksa untuk tunduk baik secara kesadaran maupun karena penggunaan alat-alat kekerasan seperti senjata. Tak jarang penggunaan kekerasan sebagai alat pemaksa kehendak dilakukan karena kehendak minoritas masyarakat memang bertentangan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat. Sering kali, ketika kita melihat sebuah tirani kita hanya terfokus pada Satu orang diktator, seorang tiran. Namun kenyataan yang terjadi selama berkuasanya sang Tiran tersebut, ia hanyalah perwakilan ataupun penampakan dari sekelompok minoritas yang ingin mendapatkan hak-hak khusus di atas penindasan terhadap mayoritas rakyat. Bagi sebagian besar orang Eropa di bawah Imperium Romawi, Julius Caesar adalah seorang tiran. Legiun-legiunnya yang membawa pedang dan tameng merah sangat efektif menaklukkan suku-suku primitif di dataran Eropa Barat. Sistem pajak dan kerja paksa diberlakukan tanpa perlawanan yang berarti. Tapi apakah Julius Caesar bertindak atas kehendaknya sendiri? Dari mana asalnya para legiuner-legiuner, perwira-perwira, dan jendral-jendral pasukan Romawiyang tak terkalahkan itu? Sangat jelas, mereka adalah orang-orang yang dibiayai ataupun memang berasal dari keluarga-keluarga tuan tanah di Roma. Caesar berkuasa atas dukungan Senat, sebuah badan permusyawaratan kaum patricia (tuan-tuan tanah dan pemilik budak) Romawi. Tanpa perluasan teritorial yang kemudian menghasilkan pajak dan budak, mustahil Romawi dapat berkembang. Dan para patricia pemilik colonate (perkebunan besar) pun akan kesulitan memperkaya diri karena mereka akan selalu membutuhkan budak-budak untuk mengerjakan colonate mereka.Gubernur-gubernur jendral Hindia Belanda juga memiliki latar belakang Yang sama. Di tanah jajahan mereka adalah tiran, yang menggunakan bala Tentara untuk menaklukan perlawanan-perlawanan reaksioner dan sia-sia para bangsawan Jawa dan untuk memastikan rakyat jajahan membayar pajak tanah dan pajak kepala. Tetapi siapakah pendukung mereka sebenarnya di tanah jajahan, apakah para prajurit "londo" dan setengah "londo"? Jelas bukan, mereka adalah justru orang-orang yang dipaksa secara ekonomi menjadi prajurit di tanah air mereka. Pendukung kebijakan kebijakan para gubernur jendral adalah para pemilik (perampas tanah) perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik baik di tanah jajahan ataupun negara induk mereka. Gubernur Jendral Hindia Belanda adalah wakil dari minoritas masyarakat Belanda, para bangsawan dan pemilik modal. Ketika Soeharto berkuasa, apakah Soeharto sendirian dalam merebut kepresidenan dari Soekarno? Jangan lupakan peranan Nasution dan jendral-jendral lainnya yang merebut kursi kepemimpinan MPRS! Jangan lupakan "jasa" para komandan-komandan wilayah militer yang melancarkan jalan Soeharto dengan membantai ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI serta memenjarakan jutaan lainnya! Apakah tidak adanya tiran-tiran ini lalu masyarakatnya menjadi demokratis? Jangan lupa, mereka adalah penampakkan nyata dari minoritas masyarakat Yang menginginkan hak-hak khusus dan kekayaan pribadi. Seorang tiran dapat muncul dan pergi, dapat diganti-ganti, tapi ketika ada minoritas masyarakat yang ingin memaksakan kehendak mereka dengan kemudian menindas mayoritas masyarakat, maka tidak dapat negara itu dikatakan demokratis. Kekuasaan tirani adalah wujud kasar kekuasaan minoritas di atas mayoritas.

Kritik atas Demokrasi Liberal dan Demokrasi Indonesia Sekarang

Ketika kita mendengar kata demokrasi, sebagian besar kita akan menghubungkannya dengan pemilu dan parlemen. Dan ini juga tampaknya menjadi kesadaran mayoritas rakyat, bahwa demokrasi hanyalah ada di pemilu dan parlemen. Bahwa mereka boleh berdemokrasi hanya di pemilu dan parlemen. Takheran setiap kali pemilu di Indonesia selama 32 tahun represi rejim Soeharto, maka gegap gempita rakyat menyambutnya. Saat itulah rakyat bisa ikut campur ke dalam DPR melalui partai-partai yang bisa menawarkan janji perbaikan hidup. Terlepas dari adanya maksud-maksud dalam pendanaan kemeriahan tersebut, gegap gempita rakyat Indonesia menghadapi pemilu bukanlah sesuatu yang berdasar hanya pada bayaran. Lebih jauh daripada itu,itulah ekspresi kebebasan mereka setelah dalam kehidupan normal mereka selalu diwarnai oleh represi militeristik dari institusi-institusi militer dan sipil pendukung Orde Baru. Namun ketika kita pertanyakan: Apakah Rejim Orde Baru demokratis? Tentu Saja jawabannya tidak. Dari pengalaman Indonesia, kitapun sudah tahu bahwa adanya pemilu dan parlementer bukanlah jaminan tegaknya demokrasi. Seorang demokrat liberal akan berteriak, "Tapi itu karena adanya Orde Baru!"

Kenyataan Lemahnya Kontrol Rakyat

Setelah Soeharto tumbang oleh desakan modal dan masyarakat, pada 7 Juni 1999 diadakan Pemilu multipartai pertama semenjak penggabungan partai-partai di 1970an. Tak kurang 100 partai politik berdiri, mendaftar sebagai kontestan pemilu. Hanya 48 partai yang lolos kualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kampanye, partai-partai lama berhasil melakukan penggalangan-penggalangan massa, menebar janji-janji, dan membagi-bagi uang untuk membeli suara rakyat. Rakyat Indonesia begitu percaya bahwa partai-partai besar ini akan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan rakyat. Setelah Pemilu, masuklah masa persidangan MPR untuk memilih Presiden Dan Wakil Presiden, plus remeh temeh kenegaraan lainnya. Namun inilah yang membuktikan bahwa parlemen dan pemilu bukanlah sarana demokrasi untuk rakyat. Di sinilah bukti bahwa wakil-wakil "rakyat" di parlemen akan selalu memiliki kemungkinan untuk berkhianat kepada massa pendukungnya. Dan Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan 2000 dan sidang sidang DPR terbukti bukanlah sidang untuk kepentingan rakyat. Sidang-sidang itu adalah sidang-sidang untuk membicarakan kepentingan kaum penguasa dan mengeluarkan produk hukum untuk membela kaum penguasa dan memaksakan kehendak minoritas kepada mayoritas. Dan jika kita melihat negara-negara yang mengedepankan liberalisme, hal Yang berbeda secara teknik namun sama pada intinya juga terjadi. Kebijakan-kebijakan peperangan yang menghabiskan pajak untuk persenjataan bukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat justru terjadi pada negara-negara liberal. Dan justru kebijakan-kebijakan tersebut disahkan oleh lembaga perwakilan rakyat mereka.Akan tetapi memang tak aneh jika parlemen hanya memperhatikan kaum yang berkuasa secara ekonomi dan politik. Asal-usul parlemen di Eropa adalah sidang para pembayar pajak. "Tak ada pajak tanpa perwakilan!" teriak para bangsawan Inggris yang perlahan telah berubah menjadi kaum merkantilis (pedagang). Dipimpin Oliver Crommwell, mereka memenggal Raja Charles I, mendirikan Republik Inggris, dan di dalamnya sebuah sistem parlemen yang anggotanya adalah para tuan tanah dan pedagang kaya. Hal yang sama terjadi di revolusi Perancis, meski dengan intervensi rakyat pekerja yang lebih besar. Anggota Konvensi (parlemen hasil revolusi) hanyalah kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah baru. Tidak ada para hamba dan petani penggarap, yang sebenarnya menjadi motor utama revolusi tersebut. Dan bentuk dan isi parlemen seperti ini masih dipergunakan di seluruh negara yang mengusung nama demokrasi. Dengan bentuk seperti ini, parlemen apapun yang akan dipilih oleh Pemilu sebersih-bersihnya, pastilah hanya akan membela kaum penguasa ekonomi dan politik, pastilah hanya mementingkan minoritas di atas penindasan terhadap mayoritas rakyat. Artinya, kontrol rakyat terhadap berjalannya negara sangatlah lemah. Pemerintah dan Masyarakat Ketika desakan untuk terlibat dalam politik dari kaum pekerja Eropa Terhadap para penguasa negeri-negeri mereka semakin mendekati garis revolusi, hak untuk ikut memilih wakil dalam parlemen, membentuk partai-partai politik, dan berorganisasi diberikan. Ilusi yang ingin dibuat adalah rakyat berperan dalam penentuan kebijakan negara. Bahkan dalam abad 20 ini, seorang buruh ataupun petanipun dapat masuk ke dalam parlemen. Partai-partai buruhdiperbolehkan untuk ikut pemilu dan masuk parlemen. Lalu apakah kemudian ini sudah demokratis? Contoh Indonesia dapat menjelaskan hubungan pemilu, parlemen, dan pemerintah. Tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur resmi menjadi kepala pemerintahan. Di parlemen, kursi-kursi mulai didominasi oleh kaum reformis, baik yang asli ataupun yang gadungan. Namun, apakah negara Indonesia saat ini akan tunduk kepada mayoritas rakyatnya? Meskipun rakyat kemudian bisa masuk ke dalam parlemen, selama birokrasi yang ada tidak dibubarkan maka kekuasaan rakyat menjadi dagelan populisme belaka. Kabinet di masa tahun 1950an datang dan berganti, anggota parlemen bisa diubah-ubah oleh pemilu, tapi apakah kepolisian, angkatan bersenjata, kehakiman, kejaksaan, departemen-departemen, dan pemda-pemda menjadi demokratis dan tunduk pada kontrol masyarakat? Jawabannya jelas tidak. Mereka memang diisolasikan dari awal dari pengaruh pemilu dan intervensi konstitusional masyarakat lainnya. Kalaupun ada demokratisasi di birokrasi seperti pemilihan kepala desa, kepala desa tersebut haruslah tunduk kepada camat dan bupati yang semuanya dididik oleh pendidikan birokrat dan selalu menjadi birokrat, pelaksana negara yang tidak dikontrol langsung oleh masyarakat yang ia perintah. Ketika kita amati metode rekrutmen pegawai negeri, contohnya, kita lihat untuk menjadi pegawai yunior dalam sebuah kementrian, harus melalui sebuah ujian. Aturan ini tampaknya sangat demokratik. Tetapi, tidak semua orang dapat mengikuti ujian apapun untuk tingkat manapun. Ujian untuk menjadi pegawai yunior sebuah biro kecil pemerintahan tidak sama dengan ujian untukposisi sekretaris jendral sebuah kementrian atau kepala staf tentara. Selintas, ini juga kelihatan normal-normal saja. Tapi, sebuah tapi yang besar, ujian-ujian ini memiliki tingkat-tingkat Yang memberikan ujian-ujian tersebut sifat selektif. Anda harus punya gelar tertentu, anda harus sudah mengambil kursus-kursus tertentu, untuk dapat mengambil posisi-posisi tertentu, khususnya posisi-posisi penting. Sistem seperti itu akan menyisihkan sejumlah besar orang yang tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi ataupun setingkatnya, karena kesempatan yang sama untuk pendidikan sebenarnya tidak ada. Kalaupun ujian pegawai negeri terlihat demokratis di permukaan, ia juga sebuah instrumen yang selektif yang hanya akan menerima orang-orang yang tunduk kepada penguasa atau berasal dari kaum penguasa itu sendiri. Setelah kita lihat awal dan hasil dari parlemen dan pemilu, dapatlah terlihat dengan nyata di hadapan kita: Tak satupun negara demokrasi liberal ataupun liberal malu-malu seperti Indonesia yang demokratis, tunduk kepada kehendak mayoritas masyarakat. Negara-negara tersebut justru kemudian menjadi alat pemaksa kehendak minoritas terhadap mayoritas. Penindasan oleh Si Kuat atas Si Lemah Kita tidak dapat berbicara demokrasi hanya sebatas untuk urusan politik belaka, urusan menentukan kebijakan negara saja. Namun kita harus jauh lebih dalam, ke dalam keseharian kehidupan masyarakat kita. Tidak demokratisnya demokrasi liberal, bukan terletak hanya sebatas pada parlemen, tetapi justru terletak di pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, rumah-rumah, pasar-pasar,keluarga keluarga dalam masyarakat kita. Kehidupan sehari-hari masyarakat adalah perjuangan anggota-anggota masyarakat sebagai sebuah kesatuan dalam memperoleh kebutuhan sehari-harinya. Artinya, dasar adanya masyarakat adalah pemenuhan ekonomi, dengan kata lain urusan perut. Tetapi ini tidak sesempit urusan perut belaka, justru hubungan-hubungan yang terjadi antar manusia dalam memenuhi urusan perut itulah yang mendirikan masyarakat. Tidak demokratisnya masyarakat, penindasan minoritas terhadap mayoritas, justru terlihat di dalam pabrik-pabrik, kantor-kantor, pasar-pasar, dan tempat-tempat mencari nafkah lainnya. Di dalam sebuah perusahaan, yang menentukan saat bekerja, saat istirahat, saat berlibur, perencanaan produksi, perencanaan penjualan, dan yang paling penting pembagian upah, adalah pemilik perusahaan yang pada prinsipnya tidak melibatkan partisipasi kaum buruh. Kalaupun ada pelibatan, biasanya berupa konsesi (sogokan kecil dan sementara) ketika posisi sosial dan politik kaum buruh sedang menguat, misalnya dalam keadaan gelombang pemogokkan besar-besaran. Namun begitu posisi buruh melemah, maka para pimpinan perusahaan (tentu saja mereka adalah para pemilik modal) langsung mencabut konsesi tersebut dan mengkonsumsi seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan. Padahal, seluruh keuntungan itu tak akan ada tanpa adanya kerja kaum buruh.

Demokrasi Kerakyatan

Lalu demokrasi seperti apakah yang akan membawa manusia ke dalam Kemakmuran dan kesejahteraan bersama? Seperti apakah demokrasi yang benar-benar manusiawi? Pertama, demokrasi baru ini haruslah menjadi jawaban atas segala pertentangan-pertentangan yang ada di dalam masyarakat yang ada. Ia harus menjadi alat keseluruhan masyarakat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir minoritas masyarakat. Ia harus tidak lagi memisahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (ekonomi) dengan pengaturan dalam masyarakat itu sendiri (politik) dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri (sosial). Tidak ada lagi pemisahan antara negara dan masyarakat, artinya tidak ada anggota masyarakat yang terus menerus kerjanya hanya menjadi aparat negara (tentara dan birokrat),akan tetapi semua anggota masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan negara dan berkesempatan yang sama serta bergiliran dalam menjalankan fungsi-fungsi aparat negara. Kedua, demokrasi ini haruslah menjadi perwujudan kehendak sejati Mayoritas anggota masyarakat (secara ekonomi, sosial, dan politik), didasarkan atas kesetaraan posisi dan kerja tiap anggota masyarakat (tidak ada lagi penghargaan berlebihan terhadap kerja mental dan kerja manual, tetapi menghargai usaha, kemampuan, dan kebutuhan tiap individu), dan haruslah melahirkan sebuah hubungan antar manusia yang bekerja sama saling menguntungkan sebagai satu kesatuan (kolektif). Ketiga, segala hasil keputusan bersama, hasil dari proses demokrasi itu sendiri, harus secara disiplin dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Minoritas yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut boleh tetap Beradu argumen dengan mayoritas lainnya, tetapi mereka harus dengan disiplin dantanggung jawab menjalankan keputusan yang mereka tentang itu. Perbedaan pendapat yang mereka lakukan boleh mereka propagandakan sebagai bahan pembicaraan dalam proses pengambilan keputusan berikutnya. Singkat kata, demokrasi jenis baru ini adalah demokrasi yang benar-benar melibatkan seluruh anggota masyarakat secara utuh dan nyata (tidak hanya di atas proklamasi-proklamasi yang indah-indah), yang benar-benar proses keseharian dalam hidup seluruh anggota masyarakat, dan direncanakan sekaligus dijalankan dengan kedisiplinan oleh seluruh rakyat. Karenanya dapat dikatakan sebagai Demokrasi Kerakyatan. 

Partisipasi Semua Individu

Dalam mewujudkan dirinya, demokrasi kerakyatan harus dijalankan dengan prinsip partisipasi aktif setiap individu. Siapapun yang ingin memastikanterjadinya demokrasi kerakyatan harus memastikan adanya kesempatan dan kemauan untuk setiap individu berpartisipasi aktif. Karenanya, negara yang melandaskan dirinya kepada demokrasi kerakyatan haruslah memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, tidak memisahkan dengan jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga-lembaga yang dibutuhkan adalah yang dapat membuat hukum sekaligus menegakkannya. Singkatnya, masyarakat di setiap tempat kehidupan mereka harus bergabung dengan organisasi yang merencanakan sekaligus menjalankan kerja politik dan ekonomi. Ini sangat penting, sebagai jalan terbaik untuk mengurangi sebanyak mungkin ruang-ruang kosong antara kekuasaan nyata, yang semakin terkonsentrasi pada lembaga permanen(kepolisian, pemerintahan daerah, dan sebagainya), dengan kekuasaan fiktif yang tersisa pada dewan-dewan (parlemen). Kekosongan ini adalah ciri dari demokrasi liberal. Tidak akan cukup hanya mengganti musyawarah semu dengan musyawarah yang lain, jika tidak satupun yang berubah mengenai kekuasaan kosong ini. Dewan-dewan ini haruslah memiliki kekuasaan eksekutif Kedua, jabatan-jabatan publik harus dipilih langsung, sampai tingkat setinggi-tingginya. Tidak hanya anggota dari dewan yang dipilih. Hakim, pejabat tinggi, perwira milisi, pengawas pendidikan, manajer pekerjaan umum, harus juga dipilih. Tentu saja akan sangat mengejutkan untuk negara seperti Indonesia. Tapi pada negara demokrasi liberal tertentu, AS, Swiss, Kanada, ataupun Australia, telah memakai pemilihan langsung pada sejumlah peran-peran publik. Di AS, serif dipilih oleh sesama warganya. Dalam demokrasi kerakyatan, pemilihan pejabat publik harus juga dibarengi denganhak untuk menarik kembali pada semua kasus, misalnya menurunkan pejabat yang tidak memuaskan setiap saat. Lalu, kendali permanen dan ketat atas penjalanan peran-peran negara Harus dilakukan, dan pemisahan antara yang menjalankan kekuasaan negara dan masyarakat yang diatasnamakan dalam kekuasaan tersebut, dibuat sekecil mungkin. Itulah sebabnya diperlukan kepastian pergantian secara konstan dari pejabat terpilih, untuk mencegah orang memegang jabatan secara permanen. Penjalanan peran negara, dalam skala luas, harus dilakukan secara Bergantian oleh warga secara keseluruhan.

Lenyapnya Diskriminasi dan Penghargaan Atas Kesetaraan Antar Manusia

Untuk menjamin dirinya tak lagi membiarkan penindasan yang kuat Terhadap yang lemah, dalam menjalankan prosesnya demokrasi kerakyatan harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ide-ide diskriminatif yang didasarkan kelamin, suku bangsa, ataupun cacat tubuh. Untuk itu, Sebagai tahap pertama, negara harus melindungi kaum-kaum yang selama ini didiskriminasi oleh sistem penindasan yang ada. Dan ide-ide rasis, Seksis, dan yang merendahkan orang-orang cacat harus dilarang. Kedua, kesetaraan juga harus terjadi dalam proses penjalanan fungsi negara. Tidak ada gaji yang sangat tinggi. Tak satupun pejabat, anggota dewan perwakilan dan legislatif, individu yang menjalankan sebuah kekuasaan negara, menerima pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan pekerja terlatih. Inilah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mencegah orang dari mencari jabatan sebagai cara untuk memperkaya diri dan menghisap dari masyarakat, dan tentunya satu-satunya cara untuk menyingkirkan pemburu karirdan parasit yang ada pada mesyarakat sebelumnya. Kesetaraan yang dimaksud di sini bukanlah yang hanya diakui oleh hukum saja, tetapi didorong oleh fasilitas-fasilitas negara. Untuk menjamin arah kesetaraan ini, negara harus memprioritaskan kebijakan-kebijakannya kepada penyediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh anggota masyarakat, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumsi minimum, dan penyediaan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dapur bersama, transportasi massal, binatu swalayan, penitipan bayi, dan tempat-tempat rekreasi di setiap wilayah tinggal yang dibangun dan kemudian dikelola bersama oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dan yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan pendidikan. Ketika kebutuhan pangannya terpenuhi, tak seorangpun akan terpaksa menjajakan tenaganya kepada orang lain dan kesempatan untuk membeli tenaga (mempekerjakan) orang lain akan relatif kecil. Namun ini juga harus diikuti dengan kewajiban setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, maka Tiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kerjanya di dalam masyarakat. Salah satu alat diskriminasi saat ini Adalah pendidikan yang telah diperoleh seseorang. Kesempatan yang sama dalam pendidikan juga akan membuat ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi dimonopoli oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi menjadi milik Masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 

Mayoritas Di Atas Minoritas

Hal yang paling prinsip dalam menjalankan Demokrasi Kerakyatan adalah Tetap menjaga demokrasi sebagai alat kepentingan seluruh anggota masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Memang sulit untuk mencapai kesepakatan untuk semua orang, namun perwujudan yang paling logis dari seluruh masyarakat adalah bagian mayoritas dari masyarakat tersebut. Inilah alasan kenapa kaum penguasa selalu menggunakan penipuan-penipuan seperti parlemen dan pemilu, untuk membuat seolah-olah keputusan yang diambil dalam parlemen adalah kehendak mayoritas masyarakat. Contohnya, ketika dalam pengaturan upah kita dapat lihat bahwa dengan mata telanjang kebutuhan mayoritas rakyat (kaum buruh) disetarakan dengan kerakusan para pemilik modal dalam negosiasi-negosiasi tertutup di dalam gedung parlemen. Sifat kerakyatan adalah sifat yang berorientasi kepada mayoritas rakyat. Jadi dalam demokrasi kerakyatan, keputusan diambil berdasarkan kehendak dan kebutuhan mayoritas dan ini secara nyata. Bukan sebatas pengambilan suara saja, tetapi proses diskusi, perdebatan, dan akhirnya penalaran haruslah diadakan di permusyawaratan rakyat terkecil. Bentuk-bentuk pemilihan umum dan parlemen seperti sekarang (sebatas pengambilan suara) adalah penghambat dari kekuasaan mayoritas rakyat, karena justru menjebak mayoritas ke dalam perintah-perintah minoritas. Namun, demi menjamin kesalahan seperti itu, kebebasan pendapat dan berekspresi harus dijamin, selama kebebasan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menipu dan menindas mayoritas rakyat ataupun menghancurkan kekuasaan mayoritas. Tentu saja pelarangan tersebut dan pengadilan terhadap pelanggarannya juga harus melalui permusyawaratan-permusyawaratan rakyat.

Kesadaran Masyarakat Baru, Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi

Setiap anggota masyarakat saat ini bertindak dan berpikir secara individual, hanya tentang diri mereka sendiri dan sebatas untuk diri mereka sendiri. Ini disebabkan oleh kerja-kerja mereka dapat dilakukan secara individu dan ketegangan yang sangat tinggi dari persaingan untuk bertahan hidup. Konflik-konflik sosial yang horisontal selalu terjadi antara dua Kepentingan individual yang berbeda. Tapi harus dipahami juga, bahwa mayoritas masyarakat masih sebenarnya bekerja dalam sebuah kekolektifan, yang sudah jauh lebih modern dari kolektivitas "gotong royong". Di dalam pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan telah terbukti bahwa kerja-kerja dalam group ("teamwork") baik dalam unit-unit yang kecil maupun unit-unit yang besar mampu mendongkrak produktivitas. Tetapi mereka masih direpresi dan dikecoh oleh ideologi-ideologi usang dan kolot seperti demi kepentingan bangsa, kesatuan dan persatuan, kebajikan relijius, dan beban-beban parasit masyarakat seperti hubungan keluarga tradisional pedesaan. Namun, inilah landasan berdirinya Demokrasi Kerakyatan: 

Kolektivisme

Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari mulai urusan pembersihan Lingkungan sampai penyediaan taman kanak-kanak, dari kerja-kerja di dalam pabrik-pabrik sampai berhubungan dengan dunia internasional. Kolektivisme membuat semua orang menyerahkan segala kemampuan mereka Untuk masyarakat dan mendapatkan segala kebutuhan mereka dari masyarakat. Demi kemajuan masyarakat, anggota-anggota masyarakat harus menyumbangkan kerja-kerja sukarela yang diarahkan oleh negara untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang akan mereka gunakan dan kelola bersama. Kerja-kerja sukarela inilah yang nantinya merubah masyarakat dan memperdalam kolektivisme tadi, sehingga posisi kepentingan bersama di atas kepentingan individu bukan sekadar slogan tetapi juga kenyataan dan kesadaran masyarakat.

Dewan Rakyat, pewujud Demokrasi Kerakyatan

Kita telah bicara tentang bermacam-macam bentuk demokrasi, tentang Perubahan masyarakat, dan tentang demokrasi kerakyatan. Tapi bagaimana mewujudkannya? Apa alatnya? Apakah kita bisa memakai struktur negara yang ada sekarang? Untuk menjawabnya kita harus membuka kepala kita, singkirkan semua pemahaman-pemahaman kolot dan kuno tentang masyarakat dan negara, lihatlah kenyataan di sekitar kita yang selalu diwarnai oleh penderitaan dan pemaksaan kehendak, dan pikirkan logika yang ditawarkan oleh demokrasi kerakyatan. Pertama, perubahan bentuk demokrasi ini membutuhkan sebuah Pengorganisasian masyarakat, terutama bagian mayoritas yang selalu dipaksa oleh minoritas penguasa negara dan modal. Kedua, perubahan bentuk demokrasi ini adalah perubahan yang Revolusioner sekaligus evolusioner. Pada saat awal pertumbuhannya, proses pendidikannya kepada massa rakyat, dan pengorganisasiannya akan berkembang secara evolusioner dalam pertambahan jumlah massa aktif, terdidik dan terorganisasi. Namun di saat-saat tertentu ia akan berlipat ganda seperti jamur di musim hujan, dan dengan segera, bahkan terkesan dengan sangat mendadak, menjadi kekuatan yang dapat menjadi alat mayoritas rakyat untuk mewujudkan demokrasi sesejati-sejatinya. Perwakilan dan Partisipasi Kenyataan saat ini di mana jumlah anggota masyarakat luar biasa besar, ratusan juta, membuat sulit untuk melibatkan semuanya langsung dalam proses permusyawaratan. Sama dengan demokrasi liberal, demokrasi kerakyatan juga menggunakan perwakilan untuk permusyawaratan yang akan menentukan hajat sebuah masyarakat. Namun perwakilan ini tidak boleh mengalahkan prinsip partisipasi penuh dan aktif setiap anggota masyarakat dalam mengatur dan mengarahkan kerja-kerja pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di dalam Demokrasi Kerakyatan, permusyawaratan terkecil adalah fondasinya. Permusyawaratan terkecil adalah wujud dari demokrasi langsung, dimana partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terfasilitasi. Ini berbeda dengan konsep perwakilan demokrasi liberal di mana demokrasi langsung lebih bermakna pemilihan dan pemungutan suara tanpa permusyawaratan yang sebenarnya. Para wakil-wakil rakyat dalam Demokrasi Kerakyatan adalah orang-orang Yang bertanggung jawab kepada massa di bawahnya, sehingga bila ia tidak Dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh yang memilihnya, ia bisa setiap saat digantikan oleh masyarakat yang memilihnya. Wakil-wakil masyarakat inilah yang menjalankan fungsi-fungsi negara, terutama dalam mengkoordinasikan anggota-anggota masyarakat lainnya dalam kerja-kerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh anggota masyarakat secara kolektif, yaitu kesamaan kebutuhan-kebutuhan secaraindividu.Pengorganisasian masyarakat yang menggunakan permusyawaratan langsung Dan permusyawaratan perwakilan inilah adalah wujud negara dan masyarakat yang kembali dipersatukan, keduanya menjadi tidak berbeda dengan jelas. Negara adalah masyarakat dan masyarakat adalah negara. Dan organisasi para pelaksana fungsi-fungsi negara ini sesuai dengan konsep perwakilannya kita namakan saja Dewan Rakyat. Dewan Rakyat adalah bentuk negara yang lahir dari masyarakat yang ada sekarang. Ia harus dibangun di dalam masyarakat sekarang dan ditegakkan oleh mayoritas masyarakat. Dalam tahap-tahap awal perkembangannya, ia harus dibentuk dari komite-komite aksi rakyat yang menginginkan perubahan, ia harus bisa memasukkan massa yang lebih luas, dan ia bergerak sebagai alat perjuangan mayoritas rakyat untuk mendirikan kedaulatan mereka, kedaulatan rakyat yang sejati. Kekuasaan Legislatif sekaligus Eksekutif Jaminan kedua atas sifat-sifat kerakyatan dan tetap berjalannya fungsi-fungsi koordinasi masyarakat adalah digabungnya fungsi eksekutif dan legislatif dalam Dewan Rakyat. Sekali lagi, masyarakat di setiap tempat kehidupan mereka harus bergabung dengan organisasi yang merencanakan sekaligus menjalankan kerja politik dan ekonomi. Dalam setiap periode tertentu masyarakat mengadakan permusyawaratan, Baik yang langsung di setiap tempat (lokal) kehidupan masyarakat ataupun yang perwakilan untuk mengkoordinasikan lokal-lokal dan regional-regional yang ada, untuk mengevaluasi kerja-kerja dan keadaan obyektif yang telah Terjadi untuk kemudian merumuskan program kerja masyarakat ke depan: kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, fasilitas apa saja yang harus dibangun, dan bagaimana keduanya harus dijalankan. Setelah perencanaan masyarakat ini tuntas, maka ia harus dijalankan Oleh setiap anggota masyarakat dengan pengawasan orang-orang yang dipilih, para wakil-wakil masyarakat, untuk menjamin dijalankannya rencana bersama tersebut dengan dengan ketepatan dan kedisiplinan. Tanpa adanya pengawasan sangat wajar jika orang lupa menjalankan tugas-tugasnya sehingga program-program bersama kemudian justru terbengkalai dan masyarakat juga yang merugi.

Dewan Rakyat dan Demokrasi Kerakyatan adalah satu hal yang tak dapat dipisahkan, seperti tak bisa dipisahkannya teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari kita. Adalah tugas kaum demokrat radikal untuk mengorganisasikan massa rakyat untuk membangun dewan rakyat dan sekaligus mewujudkan demokrasi sejati, demokrasi kerakyatan.

(LMND MAKASSAR)

Read More

REUNI AKBAR SMU NEGERI 1 BONTOBAHARI, KAB. BULUKUMBA

Untuk yang pertama kalinya alumni SMU Negeri 1 Bontobahari Kab. Bulukumba akan mengadakan Reuni Akbar mulai Angkatan 1985-2011. Kegiatan yang berlangsung tanggal 3 september 2011 akan mengusung tema “Berkumpul, Bersaudara, Brnilai, dan Bermanfaat”. Nasrum Syam selaku ketua panitia menuturkan kegiatan ini sebagai langkah awal menjalin tali silaturrahmi antar alumni SMU Negeri 1 Bontobahari. Bupati Bulukumba, Kepala Dinas Pendidikan, dan anggota DPRD Kab. Bulukumba turut hadir mengisi acara tersebut, dan yang paling penting tokoh-tokoh dari berbagai penjuru Nusantara alumni SMU N.1 Bontobahari meluangkan waktu untuk hadir dalam acara tersebut Kegiatan ini dirangakaikan dengan beberapa item kegiatan: donor darah, green school, Live music performance.

Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 Wita berlangsung dengan lancar setelah ketua panitia nasrum syam memberikan kata sambutan dan mengucapkan terima kasih kepada segenap alumni SMU N.1 Bontobahari atas partisipasi dan dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana pada waktu yang telah direncanakan, dilanjutkan dengan kesan dan pesan yang disampaikan oleh perwakilan alumni yang menghidupkan kembali kenangan yang selama bertahun-tahun terpendam, sehingga pada saat itu pula rasa rindu akan teman-teman angkatan sedikit terobati setelah kembali bertemu kangen. Banyak sekali suka duka yang disampaikan menimbulkan tawa dari alumni ketika mengingat kembali kisah-kisah itu. Pada kesempatan yang sama Andika Mapasomba sastrawan yang merupakan salah satu alumni SMU Bontobahari turut menyumbangkan beberapa buah buku dan puisi-pusi karyanya sendiri, suasana pada saat itu sangat hidup karena puisi-puisi yang dibawakannya mengundang tawa para alumni.
Bapak Bupati Bulukumba mengapresiasi kegiatan ini agar tahun berikutnya dapat dilaksanakan kembali. Beberapa aspirasi yang disampaikan alumni telah disampaikan guna mendukung kemajuan SMU N.1 Bontobahari, salah satu sarana yang akan diupayakan oleh beliau yaitu sarana olah raga berupa lapangan basket dan tenis lapangan.

Setelah memberikan kata sambutan, Bapak Bupati menyempatkan diri membawakan dua buah lagu sehingga para alumni yang hadir bersorak ceria, ternyata Bapak Bupati juga manusia biasa yang memiliki jiwa seni. Bapak Bupati juga telah melakukan penanaman pohon di halaman sekolah sebagai rangkaian kegiatan green school.

Puncak acara Reuni Akbar SMU N.1 Bontobahari ditutup setelah terpilihnya kanda Asri Yusuf SH, sebagai Ketua pertama Ikatan Alumni SMU N.1 Bontobahari. Semoga substansi dari acara tersebut dapat tecapai yakni menjalin tali silaturrahmi antar alumni SMU N.1 BONTOBAHARI.


Naskah:Kurniawan & Madhy

Read More